FILIPINA

Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Dian Kurniati | Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
Pemerintah Bakal Perkenalkan Beberapa Pajak Baru Tahun Depan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (Foto: Philstar)

MANILA, DDTCNews—Presiden Filipina Rodrigo Duterte bakal memperkenalkan beberapa pajak baru pada 2021 sebagai upaya untuk menutup biaya stimulus yang dikeluarkan dalam menghadapi pandemi virus Corona.

Asisten Menteri Keuangan Teresa Habitan mengatakan pengenaan pajak baru tersebut diharapkan mampu mengimbangi sebagian biaya yang harus digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi virus Corona.

Beberapa pajak baru yang diusulkan yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ekonomi digital, pajak minuman berpemanis tinggi, serta pungutan pada junk food, terutama yang memiliki kadar lemak dan garam tinggi.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

“Kami juga ingin mengembalikan pertumbuhan [penerimaan negara] dengan defisit yang berkelanjutan sehingga tidak merusak kelaikan kredit negara secara keseluruhan," katanya, Selasa (26/5/2020).

Proposal pajak baru tersebut termuat dalam draft presentasi Program Pemulihan Filipina pada tanggal 14 Mei. Proposal tersebut merupakan bagian dari keseluruhan rencana pemulihan dan ketahanan ekonomi pasca-pandemi.

Presentasi mencatat bahwa pemerintah ingin "menggunakan krisis sebagai peluang untuk melakukan reformasi struktural", lantaran pendapatan negara diperkirakan akan jatuh karena kurangnya kegiatan ekonomi tahun ini.

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Dokumen tersebut juga telah memuat beberapa saran dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, PPN ekonomi digital yang akan mengincar Netflix dan Amazon. Usulan tersebut pertama kali dilontarkan oleh anggota parlemen Joey Salceda.

Pemerintah memproyeksikan pajak baru akan mendatangkan penerimaan P15 miliar pada tahun pertama, yang diikuti P16,6 miliar pada tahun kedua, serta P18,4 miliar pada tahun ketiga, atau saat masa jabatan Presiden Duterte berakhir.

Pungutan pajak baru lainnya, cukai atas makanan yang mengandung lemak trans dan garam tinggi, juga telah didukung oleh Pusat Penelitian Pajak Nasional di bawah Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Pemerintah Filipina berencana mengenakan tarif cukai junk food sebesar 8%. Dengan tarif tersebut, pemerintah memperkirakan potensi penerimaan yang didapat sekitar P800 juta-P1 miliar dalam tiga tahun ke depan atau 2023.

Pengenaan pajak minuman manis direncanakan dengan tarif 6%, yang diproyeksikan menambah penerimaan negara P2,9 miliar pada 2021, sebelum naik menjadi P6,4 miliar pada 2022 dan P10,7 miliar pada 2023.

Pemerintah juga mengantongi dukungan mengenakan pajak pada pengguna kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Potensi penerimaan yang ditargetkan dari pajak itu yakni P10,8 miliar pada 2021, menjadi P25,8 miliar pada 2022, dan P38,2 miliar pada 2023.

Baca Juga:
Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Pengusaha Beromzet hingga Rp1 Miliar

Ada pula rencana "perbaikan administrasi pajak" atau "menyelaraskan" pajak pada operator game di luar negeri sehingga mampu mendatangkan penerimaan P5,8 miliar tahun depan, P6,2 miliar pada tahun berikutnya dan P6,6 miliar pada tahun 2023.

Dengan uraian tersebut, Duterte sedang mengincar tambahan pendapatan sebesar P35,3 miliar (Rp10,3 triliun) pada tahun 2021, lalu menjadi P55,9 miliar (Rp16,3 triliun) pada 2022, dan P74,9 miliar (Rp21,8 triliun) pada 2023.

Tambahan pendapatan tersebut akan digunakan untuk menutup sebagian biaya dari Undang-undang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan, yang menjadi versi amandemen dari Pajak Penghasilan Perusahaan dan Undang-Undang Rasionalisasi Insentif.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Kebijakan itu memberikan potongan pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 25% secara instan jika disahkan Juli tahun ini. Pemerintah berharap RUU mampu mendukung investasi swasta dan membantu perekonomian pulih dari pandemi.

Biaya insentif pada RUU tersebut diperkirakan mencapai P41,96 miliar (Rp12,25 triliun) pada 2020, lalu P95,03 miliar (Rp27,74 triliun) pada 2021, dan menjadi P103 miliar (Rp30 triliun) pada 2022.

Semua proposal pajak saat ini masih dalam studi, sebelum diajukan kepada Kongres. “Kami ingin melihat tren penurunan rasio defisit, dan agar rasio utang tidak naik terlalu banyak,” kata Habitan dilansir dari Philstar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara

Senin, 23 Desember 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu