Pemerintah Alihkan Kepemilikan Saham di Indosat dan 4 Perusahaan Lain

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PT Indosat, PT Bank Bukopin, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Pengalihan saham pada 5 korporasi tersebut kepada PT PAA masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2021 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2021 dan diundangkan pada 17 Februari 2021.

"Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT PPA, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT PPA yang berasal dari pengalihan saham," bunyi bagian pertimbangan PP 51/2021, dikutip pada Rabu (24/2/2021).

Secara terperinci, total saham yang dialihkan kepada PT PPA adalah pertama, 776,62 juta lembar saham Seri B pada PT Indosat. Kedua, 50 lembar saham pada PT Prasadha Pamunah Limbah Industri. Ketiga, 4,73 juta lembar saham Seri A dan 1,03 miliar lembar saham Seri B pada PT Bank Bukopin.

Keempat, 1,76 juta lembar saham pada PT Kawasan Industri Lampung. Kelima, 1 saham Seri B, 2.999 saham Seri C, dan 2.000 saham Seri D pada PT Socfin Indonesia. Atas semua saham itu, negara telah menempatkan dan menyetor penuh.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara ... ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan usulan dari menteri BUMN," bunyi penggalan Pasal 2 ayat (2) PP 51/2021.

Dipertegas pada Pasal 3, pengalihan saham pemerintah mengakibatkan PT PPA menjadi pemegang saham PT Indosat, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Bank Bukopin, PT Kawasan Industri Lampung, dan PT Socfin Indonesia.

PT PPA adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan pada PP 10/2004 s.t.d.d PP 61/2008. Pada PP tersebut ditegaskan PT PPA memiliki beberapa tujuan, yakni mengelola aset negara dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah dibubarkannya BPPN, restrukturisasi BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset BUMN.

Pada saat PP 51/2021 berlalu, ada 3 PP yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiganya adalah PP 49/1993, PP 72/1996, dan PP 87/2008. (kaw)