Pemeriksaan WP Kaya dan Korporasi Turun, Proposal Pajak Biden Didukung

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 5 mantan Komisioner Internal Revenue Service (IRS) menyuarakan dukungannya terhadap proposal kebijakan yang diusung Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Dalam tulisan mereka, kelima mantan komisioner tersebut mengapresiasi itikad Biden yang ingin menciptakan sistem pajak yang lebih adil bagi seluruh lapisan kelas masyarakat. Proposal tersebut dinilai memberi manfaat yang besar.

"Bila disahkan Kongres AS dan dikelola secara efektif, beleid terbaru akan menghasilkan manfaat yang sangat besar untuk waktu yang lama," tulis Lawrence Gibbs, Fred Goldberg, Margaret Richardson, Charles Rossotti, dan John Koskinen, dikutip pada Rabu (5/5/2021).

Menurut mereka, tugas IRS dalam beberapa tahun terakhir kian berat dan kompleks. Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia (SDM) IRS juga kian menurun akibat pemangkasan anggaran. Jumlah auditor pajak yang dimiliki IRS saat ini bahkan merupakan yang terendah sejak Perang Dunia II.

Sementara itu, IRS beberapa kali mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan program-program tambahan seperti Affordable Care Act sejak 2010 dan memberikan direct payment kepada penerima stimulus pada masa pandemi Covid-19.

Banyaknya tugas dan kurangnya SDM membuat kinerja IRS selaku otoritas pajak menurun. Kinerja penegakan hukum dan pemeriksaan atas wajib pajak kaya dan korporasi kian menurun.

Berdasarkan pada data terbaru, rasio audit IRS atas wajib pajak kaya mengalami penurunan sebesar 70% sejak 2011. Saat ini, hanya kurang dari 50% korporasi besar yang laporan pajaknya diaudit IRS.

"Situasi ini bukan salah IRS dan tenaga kerjanya yang telah berkomitmen dan mendedikasikan diri menerapkan aturan pajak secara adil. Dengan sumber daya yang cukup, IRS dapat memenuhi komitmennya," tulis kelima mantan komisioner tersebut, seperti dilansir washingtonpost.com.

Dalam rencana beleid pajak yang diusung Biden, terdapat beberapa kebijakan yang mendukung kinerja IRS. Salah satunya adalah kewajiban penyampaian informasi dan data oleh pihak ketiga kepada IRS. Informasi ini dapat memperkuat kinerja pemeriksaan kebenaran laporan pajak yang disampaikan wajib pajak kepada fiskus.

"Riset membuktikan ketika IRS memiliki data dari pihak ketiga, tingkat kepatuhan meningkat menjadi 95%. Tanpa data, tingkat kepatuhan hanya sebesar 50%," tulis kelima mantan komisioner.

Komitmen Biden untuk menginvestasikan anggaran pada infrastruktur teknologi milik IRS juga disambut positif. Langkah ini dipandang akan membuat kerja IRS dalam menjaga kepatuhan dan memberikan pelayanan menjadi makin efisien.

Pada akhirnya, langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan membantu IRS melaksanakan penegakan hukum secara lebih baik. (kaw)