SE-9/PJ/2023

Pemeriksaan Data Konkret yang akan Daluwarsa Dipercepat, Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Rabu, 20 September 2023 | 19:30 WIB
Pemeriksaan Data Konkret yang akan Daluwarsa Dipercepat, Ini Alasannya

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023 memerintahkan KPP untuk langsung memeriksa wajib pajak dengan data konkret yang memiliki daluwarsa penetapan sampai dengan 90 hari.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyeragamkan penanganan DJP atas data konkret yang dapat ditindaklanjuti.

"Surat edaran ini sebetulnya adalah semacam prosedur penanganan supaya lebih seragam mengenai data-data yang kami kumpulkan. Kami kategorikan ada yang sifatnya konkret yang bisa kita tindaklanjuti," ujar Suryo, Rabu (20/9/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sesuai dengan UU KUP, penetapan pajak dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 tahun sejak terutangnya pajak. Oleh karena itu, data yang tersedia perlu ditangani sebaik-baiknya sesuai dengan koridor yang ada. "Kami menuliskan protokol yang seragam untuk teman-teman kami di lapangan," ujar Suryo.

Untuk diketahui, SE-9/PJ/2023 mendefinisikan data konkret sebagai data yang diperoleh atau dimiliki DJP yang hanya memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.

Data yang dimaksud antara lain faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong/pungut yang belum dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPh, dan bukti transaksi atau data lain yang diturunkan sebagai data konkret.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Bila data konkret akan daluwarsa dalam waktu 90 hari atau kurang, wajib pajak bakal diperiksa tanpa diawali pengiriman SP2DK.

"Untuk data konkret dengan daluwarsa penetapan hingga 90 hari kalender, usulan pemeriksaan data konkret tanpa melalui P2DK dengan menerbitkan nota dinas usulan pemeriksaan atas data konkret, bersamaan dengan persetujuan laporan hasil penelitian oleh kepala KPP," bunyi SE-9/PJ/2023.

Adapun bila merujuk pada PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, data konkret yang mengindikasikan kurang bayar memang merupakan salah satu pemicu dari pemeriksaan.

Data konkret menurut PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021 antara lain hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak, bukti potong/pungut PPh, data perpajakan terkait wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur secara tertulis, dan bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra