Pembebasan Pajak untuk Bisnis Pariwisata Diperpanjang 2 Bulan

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja memperpanjang pembebasan pajak untuk industri penerbangan dan usaha pariwisata yang terdampak pandemi virus Corona selama 2 bulan, yakni pada Agustus dan September 2020.

Pengumuman resmi pemerintah menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah stimulus kelima untuk memulihkan perekonomian Kamboja. Untuk industri penerbangan, pembebasan pajak hanya berlaku pada maskapai yang terdaftar pada otoritas pajak.

"Pemerintah akan memonitor secara berkala status Covid-19 serta situasi ekonomi dan keuangan regional dan global untuk mengevaluasi dampak pandemi terhadap sektor-sektor ekonomi utama," demikian bunyi pengumuman tersebut, Senin (3/8/2020).

Dalam pengumuman itu, pemerintah juga memberikan gaji untuk pekerja perorangan pada sektor pariwisata yang terdampak pandemi senilai US$40 atau sekitar Rp588.000.

Mereka yang akan menerima manfaat dari stimulus itu pekerja hotel, losmen, restoran, dan agen perjalanan yang terdaftar di Departemen Perpajakan Umum dan berpusat di Provinsi Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep dan Kampot, atau Kota Bavet dan Poipet.

Juru bicara Kementerian Ekonomi dan Keuangan Meas Soksensan mengatakan pemerintah berencana mengucurkan dana senilai US$1,164 miliar atau Rp17,12 triliun untuk memulihkan kegiatan bisnis dari tekanan virus Corona.

Dana tersebut misalnya dialokasikan untuk pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai US$500 juta atau Rp7,35 triliun, sedangkan US$300 juta atau Rp4,41 triliun disiapkan untuk menyuntik modal Bank UMKM dan Bank Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Kamboja.

Sementara itu, masih dari pengumuman pemerintah, sebanyak US$200 juta atau setara dengan Rp2,94 triliun lainnya akan digunakan untuk skema jaminan kredit usaha.

Menurut Soksensan, Bank UMKM dan Bank Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Kamboja hingga akhir Juli 2020 telah menyalurkan pinjaman untuk sekitar US$30 juta. Dengan pinjaman tersebut, dia menilai bisnis UMKM bisa tetap berlanjut sekaligus mempertahankan para pekerjanya.

"Semua pemilik bisnis senang mendapat insentif pajak dari pemerintah. Jika dalam dua hingga tiga bulan ke depan situasi Covid-19 membaik, kami akan terus mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk membantu mereka," ujarnya.

Perpanjangan insentif pajak tersebut diapresiasi pelaku industri penerbangan. Juru bicara Sekretariat Penerbangan Sipil Negara Sin Chansereyvutha mengatakan kebijakan pembebasan pajak minimum akan mengurangi sebagian biaya operasional maskapai penerbangan di Kamboja.

"Mengingat besarnya beban Covid-19, pemerintah telah memutuskan untuk menghapuskan pajak minimum untuk sektor penerbangan. Saya yakin pemerintah akan terus memberikan lebih banyak bantuan jika pandemi berlanjut," katanya, seperti dilansir dari phnompenhpost.com. (Bsi)