Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

YOGYAKARTA, DDTCNews – Pemkab Bantul hanya meraup penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) senilai Rp20,9 juta. Padahal, terdapat puluhan tambang pasir di sepanjang Sungai Progo Kabupaten Bantul.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul Trisna Manurung mengatakan penerimaan pajak MBLB senilai Rp20,9 juta tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. Dia menilai rendahnya penerimaan tersebut karena banyak penambang yang tidak terdaftar.

"Karena yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya ada belasan [penambang]," katanya, dikutip pada Minggu (2/2/2025).

Trisna menjelaskan dasar hukum pemungutan pajak MBLB diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD); Peraturan Bupati (Perbup) Bantul No. 23/2019; dan Perbup Bantul No. 21/2017.

Berdasarkan beleid tersebut, objek pajak MBLB di antaranya ping, tanah uruk, batu andesit dan batu apung. Adapun pajak MBLB terutang akan dihitung berdasarkan pada pelaporan omzet dari penambang.

"Berdasarkan laporan omzetnya dulu. Setelah itu, baru kami terbitkan SKP [Surat Ketetapan Pajak]. Kalau dia tidak melaporkan ya tidak terpungut. Dan kami memungut juga yang masuk wajib pajak. Kalau penambang tradisional kami tidak bisa memungut," ujar Trisna.

Menurut Trisna, besaran realisasi pajak MBLB tersebut juga jauh kecil dibandingkan dengan sebelum 2020. Sebelum 2020, pemkab bisa memperoleh realisasi penerimaan pajak dari penambang hingga ratusan juta.

"Kenapa jadi segitu? Karena setelah 2020, banyak yang tidak aktif [penambang]. Dan kami hanya memungut untuk yang berizin dan aktif," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja menuturkan izin untuk penambangan pasir menjadi kewenangan Pemprov DI Yogyakarta. Namun, penerimaan pajak MBLB masuk ke Pemkab Bantul. Hanya saja, sambungnya, nilai penerimaannya tidak terlalu besar.

"Sampai saat ini, relatif kami tidak banyak mengambil pajak tambang. Kami lihat, jika itu resmi, izin, ada retribusi pajak ya kami ambil," ucapnya seperti dilansir jogjapolitan.harianjogja.com. (rig)