Dorong Sektor Konstruksi, Pemerintah Umumkan Insentif Pajak

PHNOM PENH, DDTCNews - Pemerintah Kamboja mengumumkan pemberian insentif pajak untuk mendorong sektor konstruksi dan real estat.

Perdana Menteri Hun Manet mengatakan insentif pajak yang diberikan yakni pembebasan bea meterai atas pembelian rumah. Melalui kebijakan ini, diharapkan permintaan rumah akan meningkat sehingga berdampak pada produktivitas sektor konstruksi.

"Rumah dengan harga di bawah US$70.000 [sekitar Rp1,09 miliar] akan sepenuhnya dibebaskan dari bea meterai," katanya, dikutip pada Selasa (14/11/2023).

Hun Manet mengatakan insentif bea meterai juga tetap diberikan atas rumah yang memiliki harga lebih dari US$70,000. Dalam hal ini, bea meterai hanya akan dikenakan atas nilai di atas harga tersebut.

Di sisi lain, dia mengumumkan tanah yang tidak terpakai seluas lebih dari 5 hektare di wilayah yang terkena pajak akan dikenakan pajak progresif mulai 2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kegiatan konstruksi sekaligus mencegah spekulatif.

Sementara itu, tanah yang di luar wilayah pajak properti dan di bawah 5 hektare akan dikecualikan dari pengenaan pajak progresif.

Apabila diakumulasi, Hun Manet menyebut pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak untuk sektor konstruksi dan real estat. Insentif ini antara lain mencakup pajak kontrak, bea meterai, pajak inventaris atas surat administrasi, serta bea meterai atas surat pendaftaran perusahaan.

"Pemerintah Kerajaan akan terus membebaskan pajak atas tanah pertanian milik keluarga, peralatan pertanian, produk pertanian, dan real estat yang bernilai kurang dari US$25.000," ujarnya dilansir khmertimeskh.com.

Pembebasan pajak ini juga berlaku untuk bea meterai atas pengalihan real estate dalam hubungan keluarga, termasuk orang tua kepada anak, kakek-nenek kepada cucu, pasangan, serta suami untuk hadiah dan warisan. (sap)