Pembebasan Bea Meterai Transaksi Properti Kamboja Diberikan Lagi

PHNOM PENH, DDTCNews – Pemerintah Kamboja memutuskan kembali memberikan insentif pembebasan bea meterai untuk transaksi properti bernilai US$70.000 atau sekitar Rp1,01 miliar ke bawah hingga 31 Desember 2022.

Kementerian Ekonomi dan Keuangan menyatakan kebijakan itu untuk meningkatkan transaksi properti, sehingga turut mendorong pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Namun, kementerian juga mengingatkan pengembang perumahan agar tidak berbuat curang dalam memanfaatkan insentif.

"Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Departemen Umum Perpajakan melakukan penyelidikan kepada pengembang perumahan yang diduga menurunkan harga jual untuk menghindari pajak,” bunyi pernyataan kementerian, dikutip pada Selasa (3/5/2022).

Pemerintah memberikan insentif tersebut sejalan dengan program pemulihan pertumbuhan ekonomi Kamboja yang dituangkan dalam skema "Hidup Bersama Covid-19 di bawah New Normal" pada 2021-2023. Kebijakan ini menjadi kali ketiga sejak pemerintah mulai membebaskan bea meterai untuk properti pada Februari 2020.

Insentif pembebasan bea meterai akan menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang belum memiliki rumah. Selain rumah tapak, pembebasan bea meterai juga berlaku untuk apartemen.

Di sisi lain, kementerian juga mengingatkan pengembang perumahan untuk membuat perjanjian jual beli yang sah berdasarkan nilai pasar sebenarnya.

Direktur Amatak Property Service Co Ltd Tang Hour menilai perpanjangan insentif pembebasan bea meterai tidak akan terlalu kuat mengatasi kemerosotan di sektor real estat akibat pandemi Covid-19 saat ini. Menurutnya, tantangan pemulihan sektor real estat kini makin berat karena tekanan dari sisi eksternal.

Konflik Rusia-Ukraina telah mendorong kenaikan harga barang dan menekan tren pemulihan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Kamboja. Kondisi ini juga pada akhirnya bakal menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

"[Insentif pembebasan bea meterai] bagus tapi 1 tahun tidak cukup. Jika memungkinkan, mohon diperpanjang 2 atau 3 tahun lagi untuk membantu membuat sektor ini lebih baik," ujarnya, seperti dilansir phnompenhpost.com. (kaw)