PBB Bakal Terbitkan Laporan Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Fokusnya

JAKARTA, DDTCNews – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana merilis laporan pemajakan ekonomi digital. Draf laporan ini akan dirilis pada Oktober 2019, bersamaan dengan pertemuan Komite Ahli Kerjasama Internasional Bidang Perpajakan PBB di Jenewa, Swiss.

Rencana tersebut merupakan salah satu pokok hasil pertemuan khusus yang diadakan PBB melalui U.N. Economic and Social Council pada Senin (29/4/2019). Nantinya, fokus laporan berada pada aspirasi dan kepentingan negara sedang berkembang yang mayoritas merupakan negara sumber penghasilan.

“Solusi yang dikemukakan PBB ini rencananya akan diselaraskan dengan solusi yang akan dikoordinasikan oleh OECD,” ujar Carlos Protto sebagai salah satu anggota komite ahli, seperti dikutip pada Kamis (9/5/2019).

Seperti diketahui, OECD sebagai salah satu institusi internasional yang mayoritas berisi negara maju telah berupaya mengkaji pembenahan aturan pajak internasional atas ekonomi digital. OECD juga telah mengajukan dua pilar dalam proposal terkait pemajakan ekonomi digital. Bahasan terkait proposal OECD ini juga bisa dilihat dalam Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2019) DDTC.

Draf laporan PBB nantinya hanya akan berfokus pada pilar pertama proposal OECD. Pasalnya, pilar kedua yang berisi isu pajak minimum dan pajak atas pembayaran yang dapat menggerus basis pajak tidak akan dibahas oleh laporan tersebut.

PBB menilai pilar kedua yang diajukan OECD dalam proposalnya belum mendesak (urgen) untuk saat ini. Besar kemungkinan pula,laporan tersebut juga akan memuat bab tersendiri mengenai withholding tax.

“Withholding tax akan secara efektif memajaki transaksi digital berbasis B2B dan pembayaran yang menggerus basis pajak. Selain itu, permasalahan atas isu definisional juga dapat diminimalisasi dan menghasilkan pembayaran pajak yang lebih optimal untuk negara sumber penghasilan,” demikian argumentasi akademisi dari the University of Florida Levin College of Law, Yariv Brauner.

Lebih lanjut, laporan ini juga akan berisi panduan bagi negara sedang berkembang dalam melakukan identifikasi kepentingan negaranya. Identifikasi tersebut kemudian diyakini akan dapat membantu negara sumber penghasilan dalam melakukan negosiasi di forum Inclusive Framework yang beranggotakan 129 negara OECD dan non-OECD.

“Harapannya, laporan ini akan menjadi evaluasi dan opsi yang dapat dipertimbangkan oleh Inclusive Framework dan PBB dipertimbangkan untuk dapat berpartisipasi pula pada forum tersebut,” demikian pernyataan Michael Lennard sebagai ketua komite ahli sebagaimana dilansir dari Tax Notes International Vol. 94 No. 6. (kaw)