Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi. Warga menyeberang jalan menggunakan fasilitas lampu lalu lintas pejalan kaki di Jalan Bundaran Besar, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (10/12/2024). ANTARA FOTO/Auliya Rahman/aww.
KUDUS, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat realisasi pajak daerah telah mampu melampaui target yang ditetapkan.
Kepala Badan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan realisasi pajak daerah hingga 19 Desember 2024 senilai Rp197,1 miliar atau 104,95% dari target Rp187,8 miliar. Menurutnya, masih ada potensi penerimaan ini terus bertambah hingga tutup buku pada 31 Desember 2024.
"Sudah terlampaui dan kemungkinan masih bisa bertambah mengingat capaian tersebut belum sampai akhir tahun," katanya, dikutip pada Jumat (27/12/2024).
Djati mengatakan sejauh ini terdapat 9 dari 11 jenis pajak daerah di Kabupaten Kudus yang telah mencapai target. Namun secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak tersebut utamanya ditopang oleh pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Realisasi pajak penerangan jalan tercatat senilai Rp76 miliar atau 104,86% dari target Rp72,5 miliar. Sedangkan PBB-P2, terealisasi Rp47,9 miliar atau 106,54% dari target Rp45 miliar.
Setelahnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terealisasi Rp41,9 miliar atau 103,52% dari target Rp40,5 miliar. Selain itu, jenis pajak yang juga sudah mencapai target yakni BPJT atas makanan dan minuman, pajak air tanah, PBJT perhotelan, pajak reklame, dan pajak parkir.
Adapun jenis pajak yang belum mencapai target yakni PBJT kesenian dan hiburan serta pajak sarang burung walet. Realisasi PBJT kesenian dan hiburan senilai Rp718 juta atau 95,85% dari target Rp750 juta, sedangkan pajak sarang burung walet Rp5,5 juta atau 61,83% dari target Rp9 juta.
Dengan sisa waktu yang terbatas, Djati optimistis realisasi PBJT kesenian dan hiburan dapat mencapai target ketika tutup buku.
"Tetapi untuk pajak sarang burung walet, kayaknya memang tak bisa memenuhi target sebab tren usaha burung walet di Kudus juga menurun, serta ada yang tidak melanjutkan usahanya," ujarnya dilansir betanews.id. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
