JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin kebijakan pemerintah di sektor perpajakan akan menyesuaikan dengan kondisi pertumbuhan industri secara sektoral. Kabar tersebut mewarnai sejumlah media nasional pagi ini, Senin (31/7).
Menkeu memastikan pemerintah tidak akan membebankan pajak lebih tinggi untuk sektor industri yang tengah mengalami pelemahan seperti industri ritel. Namun demikian, bukan berarti untuk industri yang tengah mengalami pertumbuhan pesat akan dibebankan pajak tinggi. Menurutnya, semuanya kebijakan akan dirancang dengan formula yang tepat.
Selain memperhatikan pertumbuhan industri sektoral pada kebijakan perpajakan, pemerintah masih perlu pula membedah realisasi penerimaan pajak yang mengalami anomali dalam beberapa bulan terakhir.
Berita lainnya datang dari penegakan hukum pascapengampunan pajak dan Menkeu yang akan terus memantau anggaran subsidi energi. Berikut ulasannya:
- Pemerintah Siapkan Aturan Penegakan Hukum Pascapengampunan Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan aturan operasional terkait penegakan hukum pascapengampunan pajak. Aturan tersebut akan ditujukan kepada peserta yang tidak melaporkan seluruh hartanya dan bukan peserta pengampunan pajak. Upaya ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini. Pengamat perpajakan DDTC Darussalam membenarkan hal tersebut, sebab konsekuensinya sudah disosialisasikan secara masif.
- Ditjen Pajak Kaji Ulang Tax Treaty dengan Singapura
Setelah sepakat untuk mengimplementasikan automatic exchange of information (AEoI), pemerintah mulai merintis proses review perjanjian pajak dengan Singapura. Akhir pekan kemarin, sejumlah pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membahas hal tersebut di Kementerian Keuangan. Meski Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi tak dapat menjelaskan secara lebih rinci, dia memastikan proses review ini akan berjalan mulus.
- Sri Mulyani Pantau Anggaran Subsidi Energi
Anggaran subsidi energi dalam APBN-P 2017 turun dari usulan dalam nota keuangan RAPBN-P 2017 yang diajukan Menkeu. Bahkan, angka tersebut lebih rendah dari kesepakatan dengan panitia kerja (panja) belanja. Menkeu mengatakan dengan angka subsidi yang turun dari kesepakatan panja, dia akan memantau terus keuangan PLN dan Pertamina.
- Stabilitas Harga Terjaga, Pertumbuhan Ekonomi 5,2% Bisa Tercapai
Optimisme pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% memiliki banyak tantangan. Pengamat menilai target tersebut dapat tercapai bila stabilitas harga terjaga. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Anton Hendranata mengatakan kuncinya adalah pemerintah harus menjaga kestabilan harga yang diatur pemerintah dan volatile food.
- Ekspor Otomotif Naik 20,5% Di Semester I-2017
Ekspor otomotif terus mengalami peningkatan. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi khususnya kendaraan bermotor, berperan penting dalam memacu tumbuh kembangnya industri otomotif di Indonesia. Kemenperin mencatat, ekspor Mobil (CBU) pada periode Januari-Juni 2017 sebanyak 113.269 unit atau meningkat 20,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 94.000 unit. Sedangkan, untuk ekspor motor periode Januari-Juni 2017 sebanyak 185.093 unit, atau naik 28,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 143.992 unit. (Gfa)
