BERITA PAJAK HARI INI

Pajak Digital Berpotensi Jadi Sumber Penerimaan Baru Tahun Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 April 2020 | 08:01 WIB
Pajak Digital Berpotensi Jadi Sumber Penerimaan Baru Tahun Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemajakan atas transaksi digital atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dinilai mampu menjaga agar penurunan penerimaan tidak terlalu dalam. Hal tersebut menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Jumat (3/4/2010).

Skema pemajakan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1/2020 menjadi instrumen baru untuk merealisasikan potensi penerimaan pajak. Terlebih, aktivitas perekonomian di tengah pandemi virus Corona mulai banyak dilakukan secara digital.

“Kami memiliki data potensi dan prediksi ke depannya terkait PMSE yang diolah dari berbagai sumber termasuk dari lembaga-lembaga riset yang kredibel,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

Baca Juga:
Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Dalam Perpu tersebut diatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Ada pula pengenaan pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Simak artikel ‘Ternyata Ini Alasan Pajak Transaksi Elektronik Diatur di Perpu 1/2020’.

Selain itu, ada bahasan mengenai perpanjangan waktu pencegahan penyebaran virus Corona. DJP memperpanjang waktu dari awalnya ditetapkan pada 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020 diperpanjang menjadi 16 Maret 2020 sampai dengan 21 April.

Baca Juga:
Cari Tambahan Penerimaan, Negara ini Rombak Regulasi Pajak Warisan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Masuk dalam APBNP 2020

Otoritas fiskal memproyeksi pendapatan negara tahun ini akan turun 10% dibanding realisasi pada 2019. Penurunan pendapatan negara itu dipengaruhi oleh berbagai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk menangkal dampak virus Corona pada perekonomian. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tahun Ini Diproyeksi Turun 10%’.

“Untuk penerimaan pajak, kami masih kaji terus dengan berbagai kondisi saat ini. Nanti akan dituangkan dalam postur APBNP 2020 dalam Peraturan Presiden,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (Kontan/DDTCNews)

Baca Juga:
Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax
  • Sumber Baru

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan adanya COVID-19 membuat aktivitas perekonomian bergeser ke digital. Secara otomatis, penggunaan penyelenggara PMSE luar negeri juga meningkat. Hal ini seharusnya sejalan dengan kepatuhan dan potensi pembayaran pajaknya.

Menurutnya, pajak dari kegiatan pelaku usaha PMSE luar negeri ini bisa menjadi sumber baru di tengah prospek penerimaan pajak yang melemah. Selama ini, pengenaan pajak atas pelaku-pelaku luar negeri tersebut belum optimal karena kendala pada ketentuan perpajakan di dalam negeri. (Bisnis Indonesia)

  • Pengenaan Secara Bertahap

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan penerapan pajak atas entitas bisnis digital dilakukan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan Perpu No.1/2020 yang memperkenalkan pajak transaksi elektronik (PTE) atau digital service tax (DST).

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Pemerintah mengenakan PTE atau DST untuk pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Artinya, pengenaan PTE atau DST itu dilakukan setelah pengenaan PPh tidak bisa dilakukan karena terkendala status BUT.

“Jika penetapan BUT tidak dapat diterapkan karena P3B maka pelaku PMSE asing yang memenuhi ketentuan significant economic presence, atas penghasilannya dikenakan pajak transaksi elektronik. DST merupakan jenis pajak yang dikenalkan di era ekonomi digital,” kata John. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Potensi dari Transaksi

Dalam naskah akademik RUU Omnibus Law Perpajakan, pemerintah melihat ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital. Pertama, sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,06 triliun.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Kedua, game, video, dan musik (Rp 880 miliar). Ketiga, penjualan film (Rp 7,65 triliun). Keempat, perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan desain (Rp 1,77 triliun). Kelima, perangkat lunak telepon genggam (Rp 44,7 triliun).

Keenam, hak siaran atau layanan televisi berlangganan (Rp 16,49 triliun). Ketujuh, media sosial dan layanan over the top (OTT) (Rp 17,07 triliun).(Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Perpanjangan Masa Pencegahan Virus Corona

Dirjen Pajak memperpanjang masa pencegahan penyebaran virus Corona hingga 21 April 2020. Hal ini dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan DJP.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

“Perlu melakukan perubahan masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan DJP sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020,” demikian bunyi penggalan bagian umum dalam surat edaran tersebut. Simak artikel 'Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020'. (DDTCNews)

  • Pelaporan SPT Tahunan

Hingga 1 April 2020, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tercatat masih turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data DJP, jumlah SPT yang masuk per 1 April 2020 sebanyak 8,9 juta. Jumlah tersebut tercatat turun 21,09% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu sebanyak 11,3 juta.

DJP mengatakan ada beberapa hal yang membuat adanya perlambatan penyampaian SPT sehingga secara jumlah lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Salah satunya adalah perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2020. (DDTCNews) (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa