Pajak Digital 3% Tunggu Keputusan Majelis Tinggi

PARIS, DDTCNews – Kendati ditentang Amerika Serikat (AS), parlemen Prancis tetap menyetujui kebijakan pajak baru yang akan diterapkan kepada perusahaan digital raksasa seperti Facebook dan Apple.

Kebijakan ini disepakati melalui pemungutan suara dengan 55 suara sepakat melawan 4 suara di Majelis Nasional Prancis, dengan 5 suara abstain. Hasil pemungutan suara itu akan membawa rancangan kebijakan tersebut ke Senat, atau Majelis Tinggi sebelum diundangkan.

“Prancis merasa terhormat memimpin dalam hal-hal seperti itu. Upaya itu merupakan langkah menuju perpajakan yang lebih adil dan lebih efisien untuk abad ke-21,” kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire di Gedung Parlemen, seperti dirilis thelocal.fr, Senin (8/4).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Prancis membatalkan rencana tersebut. Pompeo menilai kebijakan tersebut hanya akan merugikan perusahaan-perusahaan AS dan juga akan berimbas pada warga Prancis yang menggunakan platform itu.

Namun Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire bertekad melanjutkan rencana pemajakan dan akan memberi keadilan dalam hal fiskal. Le Maire tidak bisa menerima begitu saja sejumlah perusahaan raksasa dapat membuat keuntungan besar dan mengalihkan ke luar negeri.

Melalui kebijakan pajak ini, Prancis bakal menerapkan pajak 3% untuk iklan digital, penjualan data pribadi dan pendapatan lainnya. Tarif ini berlaku bagi perusahaan yang menghasilkan lebih dari EUR750 juta (Rp11,96 triliun) atas penghasilan global setiap tahunnya.

Undang-undang ini dikenal dengan sebutan GAFA yang merupakan singkatan dari perusahaan digital AS yakni Google, Amazon, Facebook dan Apple. Kemarahan publik terkait minimnya setoran pajak dari perusahaan tersebut memicu pemerintah merilis kebijakan sendiri.

Kendati demikian, Le Maire tetap mengklaim solusi yang baik dalam jangka panjang ialah solusi multilateral. Hingga kini, ia tidak menyerah menanti perjanjian yang diusung oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengenai pajak perusahaan raksasa. (Bsi)