PERIZINAN

Pabrik Asing Bakal Relokasi ke Kabupaten Batang, Ini Langkah DJBC

Dian Kurniati | Minggu, 12 Juli 2020 | 10:01 WIB
Pabrik Asing Bakal Relokasi ke Kabupaten Batang, Ini Langkah DJBC

Presiden Joko Widodo (empat kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (lima kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau kesiapan pengembang

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bersiap menyambut para investor asing yang ingin merelokasi pabriknya dari berbagai negara ke Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng DIY Padmoyo Tri Wikanto mengatakan DJBC berkomitmen membantu percepatan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Dia menjamin semua perizinan yang berkaitan dengan kepabeanan dan cukai dalam pembangunan KIT akan berjalan mulus.

"Tidak hanya fasilitas fiskal yang diberikan ke perusahaan berorientasi ekspor, kami berkomitmen sepenuhnya menjamin kemudahan perizinan yang berkaitan dengan Bea Cukai dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang ini," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Padmoyo mengatakan petugas Bea dan Cukai selalu siap memberikan pendampingan dalam pengurusan izin kepabeanan untuk pembangunan KIT. Dia memastikan semua proses perizinan itu diberikan secara gratis.

Ia menjelaskan partisipasi itu juga atas perintah Presiden agar semua instansi memberi pelayanan terbaik untuk relokasi pabrik asal China, Jepang, Korea, Taiwan, Amerika, dan lainnya ke Batang. Dia berencana rutin berkunjung ke calon lokasi KIT Batang untuk memastikan persiapannya.

Bupati Batang Wihaji menjadi salah satu yang rajin berkomunikasi dengan Padmoyo. Menurut Wihaji, pembangunan KIT di Batang sangat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi menjamin kepastian dan kemudahan berusaha para investor.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

"Terima kasih karena memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor dan pada perencanaan maupun pelaksanaan Kawasan Industri Kabupaten Batang," ujarnya.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Batang untuk memantau area seluas 4.300 hektare yang akan dibangun KIT. Sebagai permulaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan area 450 ha untuk menyambut relokasi 7 pabrik asing.

Investasi ke-7 pabrik tersebut ditaksir US$850 juta, yakni PT Meiloon Technology Indonesia, Sagami Electronics Co Ltd, PT CDS Asia atau Alpan Lighting, PT Kenda Rubber, PT Denso, PT Panasonic, dan LG Electronics.

Selain itu, ada potensi 17 investor lain dengan investasi US$37 miliar menyusul membangun pabrik di KIT Batang. "Harus dikawal, dikejar, dan dilayani. Tingkatkan competitiveness, jangan sampai kejadian 2019 terulang lagi [tidak ada perusahaan yang relokasi ke Indonesia]," katanya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN