SULAWESI TENGGARA

Nunggak Pajak Lebih dari 5 Tahun, Kendaraan akan Dimusnahkan

Dian Kurniati | Selasa, 21 Januari 2020 | 11:08 WIB
Nunggak Pajak Lebih dari 5 Tahun, Kendaraan akan Dimusnahkan

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

KENDARI, DDTCNews—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara tengah menyiapkan sanksi tegas untuk para penunggak pajak kendaraan bermotor hingga lebih dari lima tahun.

Kepala Bapenda Sulawesi Tenggara (Sultra) Yusuf Mundu mengatakan sanksi tersebut bertujuan agar pemilik kendaraan lebih taat dalam membayar pajak. Nanti, ketentuan itu akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (Perda).

"Kendaraan yang tidak bayar pajak selama lebih dari lima tahun, akan disita dan dimusnahkan. Akan dianggap bodong," tegas Yusuf, dikutip Selasa (21/01/2020).

Baca Juga:
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Aplikasi Signal

Yusuf menambahkan Pemprov Sultra tak akan membuat kebijakan tentang pemutihan atau amnesti pajak untuk kendaraan yang menunggak. Hal ini bertujuan agar pemilik kendaraan lebih sadar dengan kewajiban pajaknya.

"Pak Gubernur meminta supaya tidak ada lagi pemutihan pajak. Biar masyarakat lebih sadar pajak," tuturnya.

Namun, lanjut Yusuf, tak semua kendaraan penunggak pajak akan langsung dimusnahkan. Pemprov Sultra akan mengecualikan untuk kendaraan rusak atau memerlukan perbaikan hingga berbulan-bulan.

Baca Juga:
Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Tak hanya itu, pemilik kendaraan yang ingin mendapat pengecualian harus menyertakan surat keterangan dari bengkel.

Dilansir dari zonasultra, Pemprov Sultra tengah menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari pajak kendaraan bermotor. Tahun lalu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp159 miliar.

Sementara tahun ini, Pemprov Sultra menargetkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor meningkat 2 persen menjadi Rp162 miliar. Adapun, kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 14 persen dari target PAD 2020 sebesar Rp1,2 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

24 Juli 2020 | 05:59 WIB

yang baik tu disita sampai pemilik kendaraan melunasi pajak 5 tahunnya yang dah lewat. jangan dimusnahkan itu sih bodoh kali.

24 Juli 2020 | 05:59 WIB

yang baik tu disita sampai pemilik kendaraan melunasi pajak 5 tahunnya yang dah lewat. jangan dimusnahkan itu sih bodoh kali.

24 Juli 2020 | 05:59 WIB

yang baik tu disita sampai pemilik kendaraan melunasi pajak 5 tahunnya yang dah lewat. jangan dimusnahkan itu sih bodoh kali.

21 Januari 2020 | 11:20 WIB

semoga bisa bayar pajak terus .. aamiin

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 19:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Aplikasi Signal

Kamis, 12 Desember 2024 | 11:37 WIB PAJAK DAERAH

Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Rabu, 11 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

Masih Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga 28 Desember, Manfaatkan!

Senin, 02 Desember 2024 | 13:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tutup Tahun, Pemprov Kaltim Beri Pemutihan Denda Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?