Negara Ini Siap Talangi Krisis Ekonomi Yordania

RIYADH, DDTCNews – Arab Saudi dikabarkan akan membantu Yordania terkait krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Krisis itu disebabkan karena adanya rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) melalui Rancangan Undang-undang (RUU) yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Yordania Hani Mulko.

Pemerintah Arab Saudi melakukan pertemuan pada hari Minggu (10/6) di Mekkah yang akan dihadiri oleh Raja Salman Saudi, Raja Yordania Abdullah II, Emirat Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Sabah dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

“Para pemimpin tersebut sepakat untuk berdiskusi membahas strategi untuk mendukung Yordania mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi,” demikian dilansir aljazeera.com, Minggu (10/6).

Seperti diberitakan aljazeera.com, sebagian besar bantuan keuangan kepada Yordania telah berkurang, atau dimungkinkan telah dialokasikan ke program khusus yang tidak membantu anggaran negara. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi warga terhadap penyebab terjadinya krisis ekonomi Yordania.

Asumsi pertama, negara-negara teluk mendukung program pembangunan sekolah dan jalan raya di Yordania, dari pada hanya memberi uang. Asumsi lainnya, ada semacam hubungan politik dengan penghentian dukungan pendanaan langsung.

Kabarnya, krisis tersebut terjadi karena tidak adanya bantuan keuangan karena Yordania sangat bergantung pada bantuan asing, seperti program bantuan USS3,6 miliar yang diterima setiap tahun dari Gulf Corporation Council.

Awalnya protes yang gempar di ibukota Yordania Amman dan provinsi lainnya pada awal bulan, menyerukan pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga dan RUU Reformasi PPh yang didukung oleh IMF.

Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri PM Yordania Hani al-Mulki. Demonstran juga menyoroti masalah struktural perekonomian negara seperti warga yang menderita karena ketidakstabilan regional, ketergantungan pada bantuan asing dan tingginya biaya hosting untuk 650.000 Pengungsi Suriah.

Setelah pengunduran diri al-Mulki, Raja Yordania Abdullah menunjuk Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz sebagai perdana menteri dengan tugas membentuk pemerintahan baru.

Pada hari Kamis, al-Razzaz mengumumkan RUU reformasi pajak yang kontroversial akan ditarik, tetapi masalah untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam mengurangi utang publik Yordania masih belum terpecahkan.

Pasalnya, utang Yordania hingga saat ini mencapai USD1.753 miliar atau hingga 95% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. (Gfa/Amu)