ARAB SAUDI

Negara Ini Siap Talangi Krisis Ekonomi Yordania

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
Negara Ini Siap Talangi Krisis Ekonomi Yordania

RIYADH, DDTCNews – Arab Saudi dikabarkan akan membantu Yordania terkait krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Krisis itu disebabkan karena adanya rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) melalui Rancangan Undang-undang (RUU) yang diterbitkan oleh Perdana Menteri Yordania Hani Mulko.

Pemerintah Arab Saudi melakukan pertemuan pada hari Minggu (10/6) di Mekkah yang akan dihadiri oleh Raja Salman Saudi, Raja Yordania Abdullah II, Emirat Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al Sabah dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

“Para pemimpin tersebut sepakat untuk berdiskusi membahas strategi untuk mendukung Yordania mengatasi krisis ekonomi yang sedang terjadi,” demikian dilansir aljazeera.com, Minggu (10/6).

Baca Juga:
Yordania Naikkan Tarif Pajak Atas Mobil Listrik Mewah

Seperti diberitakan aljazeera.com, sebagian besar bantuan keuangan kepada Yordania telah berkurang, atau dimungkinkan telah dialokasikan ke program khusus yang tidak membantu anggaran negara. Hal ini menimbulkan beberapa asumsi warga terhadap penyebab terjadinya krisis ekonomi Yordania.

Asumsi pertama, negara-negara teluk mendukung program pembangunan sekolah dan jalan raya di Yordania, dari pada hanya memberi uang. Asumsi lainnya, ada semacam hubungan politik dengan penghentian dukungan pendanaan langsung.

Kabarnya, krisis tersebut terjadi karena tidak adanya bantuan keuangan karena Yordania sangat bergantung pada bantuan asing, seperti program bantuan USS3,6 miliar yang diterima setiap tahun dari Gulf Corporation Council.

Baca Juga:
Jokowi Teken Aturan Soal Cadangan Energi, Jaga-Jaga Situasi Krisis

Awalnya protes yang gempar di ibukota Yordania Amman dan provinsi lainnya pada awal bulan, menyerukan pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga dan RUU Reformasi PPh yang didukung oleh IMF.

Demonstrasi tersebut menuntut pengunduran diri PM Yordania Hani al-Mulki. Demonstran juga menyoroti masalah struktural perekonomian negara seperti warga yang menderita karena ketidakstabilan regional, ketergantungan pada bantuan asing dan tingginya biaya hosting untuk 650.000 Pengungsi Suriah.

Setelah pengunduran diri al-Mulki, Raja Yordania Abdullah menunjuk Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz sebagai perdana menteri dengan tugas membentuk pemerintahan baru.

Baca Juga:
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes, Fokus Kerja Sama Ekonomi

Pada hari Kamis, al-Razzaz mengumumkan RUU reformasi pajak yang kontroversial akan ditarik, tetapi masalah untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam mengurangi utang publik Yordania masih belum terpecahkan.

Pasalnya, utang Yordania hingga saat ini mencapai USD1.753 miliar atau hingga 95% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 18 September 2024 | 18:00 WIB YORDANIA

Yordania Naikkan Tarif Pajak Atas Mobil Listrik Mewah

Sabtu, 07 September 2024 | 14:30 WIB PERPRES 96/2024

Jokowi Teken Aturan Soal Cadangan Energi, Jaga-Jaga Situasi Krisis

Senin, 18 Desember 2023 | 18:00 WIB ARAB SAUDI

Relokasi Kantor Pusat ke Riyadh, Perusahaan Dijanjikan Bebas Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN