Negara Ini Dukung Penerapan Pajak Perusahaan Digital

BERMUDA, DDTCNews - Bermuda yang selama ini dikenal sebagai yuridiksi surga pajak bersiap untuk menerapkan pajak baru. Kali ini, perusahaan digital menjadi subjek dari penerapan pajak baru tersebut.

Langkah Bermuda ini tidak lain adalah respon terhadap rencana Pemerintah Inggris yang ingin mengenakan pajak bagi perusahaan digital. David Burt, sebagai perdana menteri yuridiksi di Samudra Atlantik ini menyambut baik usulan tersebut meskipun akan berdampak pada beberapa entitas bisnis yang ada di Bermuda.

"Kami menyambut baik usulan Kanselir Hammond untuk mendapatkan nilai pendapatan digital dan pendapatan lainnya yang berasal dari Inggris. Termasuk kemungkinan pada entitas yang memiliki pendapatan yang dialokasikan ke Bermuda," kata Burt seperti dilansir royalgazette.com, Kamis (23/11).

Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond mencanangkan aturan pajak baru yang akan menyumbang 200 juta euro ke kas Inggris tiap tahunnya. Sasaran utamanya adalah pajak individu ataupun perusahaan yang berbisnis di kanal daring.

Contoh sasaran pajak baru ini adalah Alphabet. Entitas bisnis ini merupakan perusahaan induk mesin pencari Google. Beberapa waktu lalu, mentransfer miliaran dolar AS ke anak perusahaan di wilayah Bermuda yang tidak memiliki kantor dan pegawai di pulau tersebut.

Burt juga meyakinkan dunia internasional bahwa negara pulau itu tidak memiliki tempat bagi entitas bisnis yang masuk dalam daftar hitam. Baru-baru ini pemerintah Prancis menempatkan Bermuda dalam 'daftar putih' dalam urusan perpajakan.

"Jadi pada April 2019, dan sesuai dengan kewajiban internasional kami. Bermuda akan menerapkan pajak penghasilan untuk royalti yang berkaitan dengan penjualan di Inggris, bila royalti tersebut dibayarkan ke yuridiksi pajak rendah," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa Bermuda adalah pioner dalam hal transparansi dan kepatuhan pajak internasional. Saat ini Bermuda sudah mempunyai 114 mitra perjanjian pajak dan pelaksana awal standar pelaporan umum bagi yuridiksi atau teritori Inggris Raya di seberang lautan.