ISLE OF MAN

Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 20 Desember 2019 | 11:34 WIB
Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Ilustrasi.

DOUGLAS, DDTCNews – Pemerintah Isle of Man akan mengenakan pajak pada kendaraan listrik mulai April 2020. Pajak tersebut dikenakan untuk menutupi pendapatan dari pajak bahan bakar yang merosot.

Menteri Infrastruktur Ray Harmer mengatakan dana yang dihimpun dari bahan bakar bensin maupun diesel akan menurun dengan cepat selama 10 tahun ke depan. Padahal, dana tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membiayai perawatan dan pembangunan infrastruktur jalan.

“Sulit menciptakan keseimbangan ketika kita bergerak menuju lingkungan baru dengan kehadiran kendaraan listrik, tetapi di sisi lain tanggung jawab pemeliharaan jalan terus berlanjut. Jalan raya perlu diperbaiki dan kami butuh dana untuk melakukan itu,” kata harmer, Jumat (20/12/2019)

Baca Juga:
China Kenakan Bea Masuk 39 Persen atas Impor Brandy dari Eropa

Saat ini, sambung Harmer, terdapat 280 kendaraan listrik dan 706 kendaraan hybrid terdaftar di Isle of Man. Namun, pada saat ini, kendaraan tanpa emisi tidak dikenakan pajak apapun. Untuk itu, pemerintah akan mengenakannya pajak senilai 14 pound sterling (setara Rp256.761).

Harmer tidak menampik perlunya pemerintah untuk memberikan insentif pada kendaraan listrik. Pasalnya, kehadiran kendaraan listrik mendorong terjadinya inovasi dan menjadi solusi bagi masalah lingkungan. Namun, dia menegaskan pemerintah membutuhkan dana untuk infrastruktur.

“Meski baik untuk memberi insentif karena ada alasan tertentu bagi masyarakat yang memilih beralih ke mobil listrik, salah satunya peningkatan teknologi. Namun, jalan raya perlu diperbaiki dan kami membutuhkan dana,” tegas Harmer.

Baca Juga:
KLHK Usul Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi Sirkular, Seperti Apa?

Di sisi lain, Andrew Langan-Newton, anggota dari The Isle of Man Green Party (IOMGP) mengatakan insentif finansial penting diberikan untuk mendorong adopsi transportasi yang rendah karbon.

Newton menyebut diwacanakannya pajak dan dihapusnya insentif sebelum masyarakat memiliki mobil listrik adalah langkah mundur. Dia justru menyerukan agar pemerintah menerapkan skema hibah atau pinjaman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kendaraan listrik.

“Penting dalam mendorong adopsi transportasi rendah karbon. Sementara itu, masalah pajak pada akhirnya akan dapat diantisipasi. Menghapus insentif sebelum banyak orang memiliki kendaraan listrik adalah langkah yang mundur,” ujar Newton, seperti dilansir rac.co.uk.

Baca Juga:
Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Adapun pada Oktober lalu, House of Commons Transport Committee mengadakan debat publik mengenai berapa tarif road pricing untuk mengatasi kehadiran mobil listrik. Skema yang disarankan termasuk pay-as-you-drive road tax.

Perincian lebih lanjut dari tagihan baru ini akan dibawa ke Tynwald, Parlemen Isle of Man, pada Februari 2020. Tidak hanya Isle of Man, Washington saat ini juga tengah berupaya mengenakan pajak pada kendaraan listrik guna mengatasi masalah menurunnya pendapatan pajak bahan bakar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 01 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

KLHK Usul Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi Sirkular, Seperti Apa?

Senin, 30 September 2024 | 15:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Senin, 23 September 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dukung Konsep Smart City di IKN, Pemerintah Sediakan Insentif Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN