ISLE OF MAN

Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 20 Desember 2019 | 11:34 WIB
Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Ilustrasi.

DOUGLAS, DDTCNews – Pemerintah Isle of Man akan mengenakan pajak pada kendaraan listrik mulai April 2020. Pajak tersebut dikenakan untuk menutupi pendapatan dari pajak bahan bakar yang merosot.

Menteri Infrastruktur Ray Harmer mengatakan dana yang dihimpun dari bahan bakar bensin maupun diesel akan menurun dengan cepat selama 10 tahun ke depan. Padahal, dana tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membiayai perawatan dan pembangunan infrastruktur jalan.

“Sulit menciptakan keseimbangan ketika kita bergerak menuju lingkungan baru dengan kehadiran kendaraan listrik, tetapi di sisi lain tanggung jawab pemeliharaan jalan terus berlanjut. Jalan raya perlu diperbaiki dan kami butuh dana untuk melakukan itu,” kata harmer, Jumat (20/12/2019)

Baca Juga:
Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Saat ini, sambung Harmer, terdapat 280 kendaraan listrik dan 706 kendaraan hybrid terdaftar di Isle of Man. Namun, pada saat ini, kendaraan tanpa emisi tidak dikenakan pajak apapun. Untuk itu, pemerintah akan mengenakannya pajak senilai 14 pound sterling (setara Rp256.761).

Harmer tidak menampik perlunya pemerintah untuk memberikan insentif pada kendaraan listrik. Pasalnya, kehadiran kendaraan listrik mendorong terjadinya inovasi dan menjadi solusi bagi masalah lingkungan. Namun, dia menegaskan pemerintah membutuhkan dana untuk infrastruktur.

“Meski baik untuk memberi insentif karena ada alasan tertentu bagi masyarakat yang memilih beralih ke mobil listrik, salah satunya peningkatan teknologi. Namun, jalan raya perlu diperbaiki dan kami membutuhkan dana,” tegas Harmer.

Baca Juga:
Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

Di sisi lain, Andrew Langan-Newton, anggota dari The Isle of Man Green Party (IOMGP) mengatakan insentif finansial penting diberikan untuk mendorong adopsi transportasi yang rendah karbon.

Newton menyebut diwacanakannya pajak dan dihapusnya insentif sebelum masyarakat memiliki mobil listrik adalah langkah mundur. Dia justru menyerukan agar pemerintah menerapkan skema hibah atau pinjaman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kendaraan listrik.

“Penting dalam mendorong adopsi transportasi rendah karbon. Sementara itu, masalah pajak pada akhirnya akan dapat diantisipasi. Menghapus insentif sebelum banyak orang memiliki kendaraan listrik adalah langkah yang mundur,” ujar Newton, seperti dilansir rac.co.uk.

Baca Juga:
Peraturan Baru terkait PPnBM DTP Mobil Listrik, Download di Sini

Adapun pada Oktober lalu, House of Commons Transport Committee mengadakan debat publik mengenai berapa tarif road pricing untuk mengatasi kehadiran mobil listrik. Skema yang disarankan termasuk pay-as-you-drive road tax.

Perincian lebih lanjut dari tagihan baru ini akan dibawa ke Tynwald, Parlemen Isle of Man, pada Februari 2020. Tidak hanya Isle of Man, Washington saat ini juga tengah berupaya mengenakan pajak pada kendaraan listrik guna mengatasi masalah menurunnya pendapatan pajak bahan bakar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Perdagangan Karbon Luar Negeri Dimulai, Bursa Karbon Bakal Lebih Ramai

Rabu, 22 Januari 2025 | 10:31 WIB THAILAND

Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

Minggu, 19 Januari 2025 | 07:30 WIB PMK 135/2024

Peraturan Baru terkait PPnBM DTP Mobil Listrik, Download di Sini

Rabu, 08 Januari 2025 | 14:00 WIB PMK 135/2024

Pemerintah Lanjutkan PPnBM DTP untuk Mobil Listrik CBU dan CKD

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi