ISLE OF MAN

Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 20 Desember 2019 | 11:34 WIB
Negara Ini Bakal Kenakan Pajak Kendaraan Listrik Mulai April 2020

Ilustrasi.

DOUGLAS, DDTCNews – Pemerintah Isle of Man akan mengenakan pajak pada kendaraan listrik mulai April 2020. Pajak tersebut dikenakan untuk menutupi pendapatan dari pajak bahan bakar yang merosot.

Menteri Infrastruktur Ray Harmer mengatakan dana yang dihimpun dari bahan bakar bensin maupun diesel akan menurun dengan cepat selama 10 tahun ke depan. Padahal, dana tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membiayai perawatan dan pembangunan infrastruktur jalan.

“Sulit menciptakan keseimbangan ketika kita bergerak menuju lingkungan baru dengan kehadiran kendaraan listrik, tetapi di sisi lain tanggung jawab pemeliharaan jalan terus berlanjut. Jalan raya perlu diperbaiki dan kami butuh dana untuk melakukan itu,” kata harmer, Jumat (20/12/2019)

Baca Juga:
Insentif Cuma untuk Mobil Listrik dan Hybrid, Ternyata Ini Alasannya

Saat ini, sambung Harmer, terdapat 280 kendaraan listrik dan 706 kendaraan hybrid terdaftar di Isle of Man. Namun, pada saat ini, kendaraan tanpa emisi tidak dikenakan pajak apapun. Untuk itu, pemerintah akan mengenakannya pajak senilai 14 pound sterling (setara Rp256.761).

Harmer tidak menampik perlunya pemerintah untuk memberikan insentif pada kendaraan listrik. Pasalnya, kehadiran kendaraan listrik mendorong terjadinya inovasi dan menjadi solusi bagi masalah lingkungan. Namun, dia menegaskan pemerintah membutuhkan dana untuk infrastruktur.

“Meski baik untuk memberi insentif karena ada alasan tertentu bagi masyarakat yang memilih beralih ke mobil listrik, salah satunya peningkatan teknologi. Namun, jalan raya perlu diperbaiki dan kami membutuhkan dana,” tegas Harmer.

Baca Juga:
Fasilitas PPN DTP Terikat Siklus APBN, Harus Diperbarui Tiap Tahun

Di sisi lain, Andrew Langan-Newton, anggota dari The Isle of Man Green Party (IOMGP) mengatakan insentif finansial penting diberikan untuk mendorong adopsi transportasi yang rendah karbon.

Newton menyebut diwacanakannya pajak dan dihapusnya insentif sebelum masyarakat memiliki mobil listrik adalah langkah mundur. Dia justru menyerukan agar pemerintah menerapkan skema hibah atau pinjaman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kendaraan listrik.

“Penting dalam mendorong adopsi transportasi rendah karbon. Sementara itu, masalah pajak pada akhirnya akan dapat diantisipasi. Menghapus insentif sebelum banyak orang memiliki kendaraan listrik adalah langkah yang mundur,” ujar Newton, seperti dilansir rac.co.uk.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk 2025, Diumumkan Pekan Depan

Adapun pada Oktober lalu, House of Commons Transport Committee mengadakan debat publik mengenai berapa tarif road pricing untuk mengatasi kehadiran mobil listrik. Skema yang disarankan termasuk pay-as-you-drive road tax.

Perincian lebih lanjut dari tagihan baru ini akan dibawa ke Tynwald, Parlemen Isle of Man, pada Februari 2020. Tidak hanya Isle of Man, Washington saat ini juga tengah berupaya mengenakan pajak pada kendaraan listrik guna mengatasi masalah menurunnya pendapatan pajak bahan bakar. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Cuma untuk Mobil Listrik dan Hybrid, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 17 Desember 2024 | 18:30 WIB PAKET STIMULUS EKONOMI

Fasilitas PPN DTP Terikat Siklus APBN, Harus Diperbarui Tiap Tahun

Rabu, 04 Desember 2024 | 11:30 WIB INSENTIF FISKAL

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk 2025, Diumumkan Pekan Depan

Senin, 02 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Disebut Efektif Dorong Publik Pakai Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?