Negara ini Adopsi Teknologi Biometrik dalam Registrasi Pemungut PPN

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah India berencana menerapkan teknologi biometrik dalam proses registrasi pemungut pajak barang dan jasa atau goods and services tax (GST) seperti yang telah diterapkan dalam sistem registrasi Aadhaar.

"Registrasi menggunakan teknologi biometrik tersebut dapat dilakukan melalui bank ataupun kantor pos. Langkah ini akan mempermudah identifikasi pendaftaran GST palsu oleh wajib pajak," ujar salah seorang pejabat anggota GST Council, Rabu (25/11/2020).

Aadhaar adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Unique Identification Authority of India (UIDAI). Aadhaar diluncurkan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mempermudah pemerintah dalam pemberian jaminan sosial kepada masyarakat.

Ketentuan pendaftaran pemungut GST atau PPN di India dinilai perlu dilakukan dengan cepat seiring dengan maraknya praktik kecurangan. Registrasi pemungut GST yang relatif mudah di India selama ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menerbitkan faktur pajak palsu.

GST Council mencatat terdapat 1,8 juta—1,9 juta registrasi pemungut PPN yang dilayani otoritas pajak setiap tahun. Masalahnya, hanya 30% dari pemungut PPN yang diketahui keberadaannya, sedangkan sisanya 70% tidak dapat diketahui keberadaannya.

"Sekitar 1,3 juta—1,4 juta entitas pemungut PPN yang terdaftar tidak dapat ditemukan. Kebanyakan dari mereka mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN untuk mengklaim kredit pajak masukan tanpa ada penyerahan barang dan jasa," sebut GST Council seperti dilansir hindustantimes.com.

Oleh karena itu, wajib pajak yang mengajukan diri sebagai pemungut PPN ke depannya juga harus tercatat dalam sistem Aadhaar. Syarat-syarat tambahan hanya diwajibkan bagi pendaftar pemungut PPN yang belum memiliki nomor identitas Aadhaar.

Pendaftar pemungut PPN wajib melalui proses verifikasi fisik bila enggan mencatatkan diri pada sistem Aadhaar dan belum pernah membayar PPh. Pendaftar juga diwajibkan untuk mencantumkan 2 surat rekomendasi dari wajib pajak lain agar bisa ditetapkan sebagai pemungut PPN. (rig)