AMERIKA SERIKAT

Nasib PPN Kendaraan Tergantung Voting

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 Juli 2016 | 16:01 WIB
Nasib PPN Kendaraan Tergantung Voting

WASHINGTON DC, DDTCNews - Kansas City akan melakukan sebuah pembaharuan atas pajak kendaraan yang dibeli oleh warganya dari para penjual yang tidak berlisensi di Missouri.

Pembaharuan tersebut dilakukan dengan melakukan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 2 Agustus, sedikitnya 10 kota di sekitar Missouri.

Para pemilih dalam sekumpulan kotamadya akan diberi pertanyaan dalam kartu pemungutan suara. Pertanyaannya berupa ‘apakah mereka ingin mempertahankan pajak penjualan (PPN) atas kendaraan yang dibeli dari dealer-dealer di luar negara bagian’.

Baca Juga:
Petugas Pajak Jemput Bola, ‘Jaring’ WP yang Belum Lapor SPT Tahunan

“Setiap yurisdiksi harus mencari persetujuan dari para pemilih untuk terus mengumpulkan pendapatan atas kendaraan yang dibelinya dari para penjual yang tidak berlisensi di Missouri,” sebagaimana yang tertera dalam aturan Missouri Supreme Court tahun 2012.

Keputusan untuk mempertahankan pajak kendaraan tersebut ada di tangan para pemilih di kota-kota besar dan kecil. Saat ini sampel kartu pemungutan suara sudah tersedia secara online dan dapat dilihat melalui otoritas pemungutan suara.

Sebagian besar kartu pemungutan suara di bulan Agustus mendatang berisikan pilihan 'tidak' untuk pemilih yang tidak mau melanjutkan pajak kendaraan dan 'ya' untuk para pemilih yang mau melanjutkan pajak kendaraan.

Baca Juga:
Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Pembelian BBM

Pendapatan Lokal

HASIL dari pemungutan suara akan berdampak besar bagi penerimaan pajak karena akan menurunkan pendapatan lokal yang tersedia dan menimbulkan kerugian bagi para dealer kendaraan Missouri dibandingkan untuk para penjual di luar negara bagian.

Oleh karena itu, para pejabat pemilihan lokal mengingatkan agar para pemilih lebih berhati-hati dalam memberikan suaranya, “Bacalah kartu pemungutan suara dengan hati-hati sebelum memilih."

Baca Juga:
Kemenkeu Siapkan Badan TI dan Intelijen Keuangan, Begini Strukturnya

Legislatif negara bagian mengeluarkan sebuah undang-undang di tahun 2013 yang memberikan perpanjangan waktu kepada lembaga pajaknya hingga November 2016 untuk menerima keputusan dari para pemilih.

Pada 4 Mei lalu, Gubernur Jay Nixon menandatangani sebuah undang-undang yang memperpanjang deadline selama dua tahun. Lembaga pajak harus dapat menerima persetujuan dari para pemilih sebelum November 2018 untuk terus mengumpulkan pajak.

Wali Kota Blue Springs Carson Ross mengibaratkan kerugian potensial sebesar kurang lebih $340,000 dalam pendapatan dari pajak tersebut seperti menarik sebuah keset dari bawah kaki kota itu.

Baca Juga:
Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

Sementara itu, The Jackson County Legislature (Badan Legislatif Daerah Jackson) secara bulat sepakat meluluskan sebuah peraturan pada 13 Juni lalu bahwa badan ini akan meletakkan pertanyaan pajak kendaraan bagi para pemilihnya di bulan November mendatang .

Seperti yang dikutip oleh kansascity.com, para penduduk beberapa kota seperti di Northland Lawson, North Kansas City, Pleasant Valley, Parkville, Platte City, Platte Woods dan Tracy pada bulan April lalu memilih untuk melanjutkan pajak. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Januari 2025 | 16:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Pembelian BBM

Sabtu, 11 Januari 2025 | 15:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Kemenkeu Siapkan Badan TI dan Intelijen Keuangan, Begini Strukturnya

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:15 WIB CORETAX SYSTEM

Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Januari 2025 | 16:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan atas Pembelian BBM

Sabtu, 11 Januari 2025 | 15:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Kemenkeu Siapkan Badan TI dan Intelijen Keuangan, Begini Strukturnya

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:15 WIB CORETAX SYSTEM

Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Prabowo Bikin Satgas Percepatan Hilirisasi & Ketahanan Energi Nasional

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lapor SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Hal yang Perlu Kamu Tahu