UU HPP

Minta Aturan Teknis UU HPP Segera Terbit, Pengusaha Butuh Kejelasan

Muhamad Wildan | Rabu, 05 Januari 2022 | 15:30 WIB
Minta Aturan Teknis UU HPP Segera Terbit, Pengusaha Butuh Kejelasan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha meminta pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana atas ketentuan PPh pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Memasuki Januari 2022, aturan turunan atas ketentuan PPh masih belum diterbitkan. Hingga saat ini, hanya ada 1 aturan turunan UU HPP yang resmi ditetapkan, yakni PMK 196/2021 yang merupakan aturan pelaksana program pengungkapan sukarela (PPS).

"Kita berharap secepatnya ada kejelasan, karena UU kan sudah mengatur berlaku sejak tahun pajak 2022," ujar Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga:
Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU HPP, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Bagi wajib pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022.

"Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender," bunyi Pasal 1 angka 8 UU KUP.

Pada UU HPP, ketentuan baru PPh yang mulai berlaku per tahun pajak 2022 antara lain tentang natura, tarif PPh orang pribadi, tarif PPh badan, dan pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi UMKM.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Mengenai natura, pemerintah perlu menyiapkan aturan-aturan mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP.

Pada pasal tersebut, natura yang tetap dikecualikan dari objek pajak adalah penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura yang diberikan di daerah tertentu, natura yang diberikan karena keharusan kerja, natura yang berasal dari APBN atau APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur lebih lanjut tentang biaya penggantian dalam bentuk natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh yang telah diubah dengan UU HPP. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR