Menteri PUPR: Pemindahan Ibu Kota Baru Dibahas Intensif 2020

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembahasan rencana pemindahan pusat pemerintahan mulai dibahas serius pada tahun depan.

Menurutnya, pembangunan fisik belum akan dimulai tahun depan. Pemerintah, lanjut dia, tidak akan terburu-buru untuk langsung mengeksekusi rencana pemindahan ibu kota tanpa perencanaan yang matang.

“Kita akan kumpulkan arsitek dan seniman misalnya untuk mendesain bentuk ibu kota. Nanti akan dibuat workshop berantai dari segi perencanaan dan masterplan karena ini akan membangun kota baru. Namun, kegiatan itu akan intensif pada 2020,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/5/2019).

Salah satu isu penting dari rencana pemindahan ibu kota menurut Basuki adalah soal daya dukung ekonomi. Aspek ini penting agar kota baru tidak hanya sekedar untuk kegiatan administrasi pemerintahan semata.

Kegiatan ekonomi, menurutnya, harus tetap berdenyut untuk menopang kegiatan penduduk di dalamnya. Namun demikian, Basuki memastikam skala ekonomi untuk ibu kota baru tidak akan sebesar Jakarta.

“Ibu kota ini adalah ibu kota pemerintahan jadi eksekutif, legislatif, yudikatif, pasti harus pindah. Namun, dia tidak bisa sendirian. Kalau hanya ini saja yang dipindah, nanti akan jadi kota mati. Jadi perlu supporting economic activity, bukan kegiatan ekonomi besar-besaran seperti Jakarta,” paparnya.

Selain itu, Basuki juga memastikan keterlibatan swasta dalam pembangunan kota baru tersebut. Hal tersebut agar tidak membebani anggaran negara dalam membangun ibu kota baru nantinya.

“Yang jelas kita ini tidak harus pakai APBN. Kalau sudah ada lahan maka infrastruktur dasar berupa jalan akan dibangun pertama kali, sehingga orang bisa lihat bentuk kotanya. Mana yang dibangun pemerintah dan mana yang dibangun swasta,” tandasnya. (kaw)