KEBIJAKAN CUKAI

Menteri Kesehatan Usulkan Tarif Cukai Minuman Kemasan Bergula

Dian Kurniati | Minggu, 04 Desember 2022 | 06:00 WIB
Menteri Kesehatan Usulkan Tarif Cukai Minuman Kemasan Bergula

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong implementasi cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK) segera diterapkan, sekaligus mengusulkan besar tarif atas objek cukai tersebut.

Analis Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes Doni Arianto menyebut pengenaan cukai MBDK dapat menjadi opsi kebijakan untuk menekan tingkat penyakit tidak menular pada masyarakat.

"Menteri kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) sudah bersurat kepada menteri keuangan untuk mengusulkan supaya minuman bergula dalam kemasan tersebut bisa dikenakan cukai," katanya, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Doni mengatakan data Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes pada 1996-2014 menunjukkan adanya tren peningkatan konsumsi minuman manis di kalangan masyarakat.

Sementara itu, BPJS Kesehatan pada 2017-2020 mencatat sekitar 20% biaya yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan nasional berasal dari penyakit tidak menular seperti jantung dan ginjal.

Dia menilai penerapan cukai MBDK dapat menjadi opsi mengendalikan penyakit tidak menular. Dari kebijakan tersebut, beberapa keuntungan yang didapat antara lain mengurangi konsumsi MBDK dan mencegah obesitas sehingga bakal menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Kemudian, cukai MBDK juga dapat menjadi sumber pembiayaan kesehatan seperti yang selama ini berjalan pada dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Doni menyebut Kemenkes telah melakukan beberapa kajian mengenai mekanisme pengenaan cukai MBDK. Kemenkes pun mengusulkan cukai MBDK dikenakan pada setiap minuman mengandung pemanis yang siap dikonsumsi serta konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Meski demikian, pengecualian tetap dapat diberikan kepada minuman yang dibuat dan dikemas nonpabrikasi seperti produk madu, jus sayur tanpa tambahan gula, serta barang ekspor.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Soal tarif, Kemenkes mengusulkan besaran Rp1.500 hingga Rp4.200 per liter berdasarkan kandungan gula pada MBDK. Cukai ini diusulkan mulai dikenakan pada produk dengan kandungan gula mulai dari 5 gram per 240 mililiter atau 83,33 gram per liter.

"Ini sama, baik yang siap saji maupun konsentrat, kami coba usulkan seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi kajian dengan teman-teman Bea Cukai sehingga nanti akan bisa menetapkan tarif yang sesuai dengan kondisi yang ada," ujar Doni.

Rencana pengenaan cukai MBDK pertama kali disampaikan pemerintah kepada DPR pada awal 2020. Dalam perjalanannya, pemerintah baru mematok target penerimaan jenis cukai tersebut pada APBN 2022, yaitu senilai Rp1,5 triliun. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN