Menko PMK: Presiden Minta Pengurangan Libur-Cuti Akhir Tahun

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan Presiden Joko Widodo meminta adanya pengurangan libur dan cuti bersama akhir tahun.

“Terkait dengan masalah libur-cuti bersama akhir tahun, libur pengganti cuti bersama hari raya Idulfitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan,” ujarnya seusai Rapat Terbatas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Muhadjir mengatakan Presiden memerintahkan segera dilakukan rapat koordinasi antaralembaga terkait untuk membahas hal tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idulfitri.

Menko PMK menambahkan Presiden memerintahkan agar capaian yang diperoleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 dipertahankan serta ditingkatkan. Misalnya, jumlah kasus positif Covid-19 Indonesia yang 12,78%, sementara dunia 28,41%.

“Kemudian angka kesembuhan kita juga mencapai 84,03%, sementara kesembuhan rata-rata dunia 69,20%. Tentu saja ini indikator yang sangat positif. Karena itu, Presiden meminta supaya indikator ini dipertahankan dan diupayakan untuk semakin baik,” ujarnya.

Muhadjir menegaskan Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Kepala Daerah untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung kurang dari 2 pekan ke depan.

“Untuk gubernur dan pemerintah daerah terus memperhatikan, melaksanakan keseimbangan antara penanganan Covid-19 dengan pemulihan ekonomi. Ini sangat penting agar Covid-19 bisa dikendalikan, sementara ekonomi juga bisa segera pulih,” katanya.

Menko PMK menambahkan Presiden juga menekankan pentingnya untuk terus melakukan upaya dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Presiden memberikan arahan agar diupayakan hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan memulihkan kondisi lapangan kerja.

“Kemudian juga meningkatkan konsumsi rumah tangga melalui peningkatan kinerja dari UKM-UKM dan pemerintah harus mendorong terus, terutama di tingkat pemerintah daerah,” pungkas Muhadjir seperti dilansir setkab.go.id. (Bsi)