DATA KETIMPANGAN OXFAM

Menko Darmin: 'Datanya Kok Gawat Benar'

Redaksi DDTCNews | Jumat, 24 Februari 2017 | 20:05 WIB
Menko Darmin: 'Datanya Kok Gawat Benar'

JAKARTA, DDTCNews – Laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendapat kritikan dari Menko Perekonomian. Pasalnya, data yang disajikan Oxfam dan INFID dinilai masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data laporan Infid dan Oxfam tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Dia merasa keberatan dengan data-data laporan yang menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki ketimpangan terburuk keenam di dunia.

"Data itu juga menyebut 4 orang terkaya menguasai 100 juta orang miskin atau 40%, itu bertentangan dengan angka mereka sendiri. Masa 4 orang menguasai kekayaan sama dengan 40% orang miskin, itu perlu diklarifikasi lah. Datanya kok gawat benar," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/2).

Baca Juga:
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Dalam laporan tersebut disebutkan kekayaan empat miliarder sebesar US$25 miliar setara dengan total kekayaan 40% penduduk termiskin yang jumlahnya berkisar 100 juta orang.

Data Oxfam mengenai harta orang terkaya sebetulnya diambil dari daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dalam daftar tersebut, R. Budi Hartono berada di tempat teratas dengan kekayaan US$ 8,1 miliar, diikuti Michael Hartono sebesar US$ 7,9 miliar; Chairul Tanjung US$ 4,9 miliar, dan Sri Prakash Lohia US$ 4,2 miliar.

Meski begitu, belum terang hitung-hitungan Oxfam yang menyebut jumlah kekayaan keempatnya melebihi kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Darmin pun menekankan, harus ada klarifikasi soal data tersebut.

Baca Juga:
Mendulang Suara Rakyat Melalui Zonasi Pajak untuk Pemerataan Ekonomi

Namun, terlepas dari perdebatan soal data Oxfam, Darmin mengakui tingkat ketimpangan masih tinggi. “Ketimpangan memang memburuk. Siapa bilang enggak? Walaupun setahun terakhir tidak buruk dong,” kata dia.

Mengacu pada data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), koefisien gini memang membaik setahun terakhir. Pada September 2016, angka rasio gini Indonesia tercatat 0,394 atau turun 0,014 dari Maret 2015 yang sebesar sebesar 0,408.

Koefisien gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan. Adapun perhitungan koefisien gini di Indonesia menggunakan data pengeluaran penduduk. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 September 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Mendulang Suara Rakyat Melalui Zonasi Pajak untuk Pemerataan Ekonomi

Selasa, 07 Maret 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Zakat dan Pajak Sama-Sama Berfungsi sebagai Redistribusi Pendapatan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan