SWISS

250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Muhamad Wildan | Jumat, 19 Januari 2024 | 13:00 WIB
250 Miliarder Minta Dipajaki Lebih Banyak, Ingin Tekan Ketimpangan

Ilustrasi.

DAVOS, DDTCNews - Sekitar 250 miliarder yang tergabung dalam Proud to Pay More meminta pemimpin dunia untuk mengenakan pajak yang lebih besar terhadap orang-orang superkaya.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada pemimpin dunia yang hadir di World Economic Forum, para miliarder tersebut berpandangan pajak yang lebih tinggi diperlukan untuk menekan ketimpangan.

"Level ketimpangan sudah mencapai titik kritis. Dampak ketimpangan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan ekologi sangatlah para dan terus meningkat setiap hari," tulis para miliarder tersebut, dikutip Kamis (19/1/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Para miliarder tersebut berpandangan usulan pengenaan pajak yang lebih adil yang mereka ajukan bukanlah ide radikal.

Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap orang-orang terkaya di dunia tidak akan menurunkan standar hidup orang kaya ataupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap miliarder justru akan mengubah kekayaan tidak produktif menjadi investasi bagi masa depan demokrasi kita bersama.

"Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat kegiatan donasi dan filantropi. Ketimpangan tidak bisa diselesaikan lewat aksi individu. Kita membutuhkan pemerintah untuk memimpin," ungkap para miliarder tersebut.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Proud to Pay More dalam laporannya mencatat kosentrasi kekayaan pada segelintir orang kaya telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan mendorong tumbuh kembang populisme di berbagai negara.

"Sistem ekonomi kita telah menghasilkan stagnansi gaji, infrastruktur dan layanan publik yang buruk, serta institusi yang tidak stabil. Sistem ekonomi kita tidak mampu memberikan masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Situasi akan kian memburuk bila ketimpangan ekstrem tidak diatasi," tulis Proud to Pay More.

Salah satu miliarder asal Austria yang turut menandatangani surat terbuka Proud to Pay More, Marlene Engelhorn, mengatakan dirinya mewarisi kekayaan yang begitu besar tanpa perlu melakukan apapun.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Marlene Engelhorn adalah salah satu keturunan dari Friedrich Engelhorn, pendiri BASF. BASF didirikan pada 1865 dan saat ini menjadi perusahaan produsen produk kimia terbesar di dunia.

"Saya mewarisi kekayaan dan kekuasaan ini tanpa perlu melakukan apapun. Namun, negara tidak menginginkan pajak atas kekayaan tersebut," ujar Marlene Engelhorn seperti dilansir abc.net.au. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja