PENGAMPUNAN PAJAK

Menkeu Ajak UMKM Ikut Tax Amnesty

Awwaliatul Mukarromah | Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
Menkeu Ajak UMKM Ikut Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan, semua wajib pajak pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Menkeu, tidak hanya wajib pajak besar, wajib pajak kecil seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun berhak dan dianjurkan untuk mengikuti program ini.

“Jangan sangka hanya terjadi pada pembayar pajak besar, banyak wajib pajak kecil yang administrasi pajaknya masih berantakan, tidak ada maksud jahat dari mereka, tetapi karena memang kompleksitas dari permasalahan administrasinya membuat mereka jadi berantakan pajaknya,” jelasnya dalam konsferensi pers yang dikutip laman resmi Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Pada praktiknya, kompleksitas administrasi perpajakan dapat memungkinkan adanya kesalahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak hanya dialami oleh wajib pajak besar saja, tetapi juga oleh wajib pajak kecil.

Oleh karena itu, ia mengajak wajib pajak kecil, termasuk pelaku UMKM untuk memanfaatkan program tax amnesty. Setelah melaporkan aset dan pendapatannya secara benar, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang, tidak perlu dirisaukan oleh pemeriksaan pajak.

“Bagi pengusaha UMKM seperti ini, ikut tax amnesty, declare harta yang belum pernah dilaporkan, dengan itu ke depan mereka bisa berbisnis dengan tenang, mau ekspansi juga tenang, karena semua hartanya, semua income-nya sudah ter-record secara jelas di dalam data perpajakan,” urainya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?