Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Pedagang ayam pedaging merapikan dagangannya di Pasar Kasih, Naikoten, Kota Kupang, NTT, Selasa (6/9/2022). Beberapa bahan kebutuhan pokok di pasar tersebut mengalami kenaikan harga menyusul naiknya harga BBM seperti telur ayam dari Rp55 ribu per rak Rp65 ribu per rak, sementara ayam pedaging dari harga Rp35 ribu per ekor naik menjadi Rp36 ribu per ekor. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/wsj.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah daerah (pemda) diminta turun tangan membantu masyarakat yang terdampak inflasi. Risiko inflasi memang terbuka lebar setelah pemerintah pusat memutuskan menaikkan harga beberapa jenis BBM sejak 3 September 2022 lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai peran pemda tetap dibutuhkan kendati berbagai bantuan sosial (bansos) sudah dikucutkan pemerintah pusat. Tito meminta pemda tidak ragu menggunakan instrumen anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak.
"Pemda juga kita minta untuk burden sharing, jadi untuk juga saling urun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi kabupaten/kota," ujar Mendagri saat memandu Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid, Senin (5/9/2022).
Mendagri menjelaskan, terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pertama, pemda dapat memanfaatkan 2% dari Dana Transfer Umum yakni berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan jaring pengaman sosial.
Kedua, pemda dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial. Terkait BTT, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
Ketiga, pemda dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki oleh masing-masing daerah. Keempat, Pemda dapat memanfaatkan Dana Desa.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik provinsi maupun kabupaten/kota segera menggelar rapat untuk membahas mitigasi pengendalian inflasi. Pemda juga perlu membahas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun upaya yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
"Karena kalau Kamtibmasnya tidak baik kemudian ekonominya terganggu, maka inflasi terjadi di daerah itu," ujar Mendagri. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
