NIGERIA

Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022

Syadesa Anida Herdona | Jumat, 21 Januari 2022 | 14:30 WIB
Masuk Program Prioritas, Digitalisasi Pajak 100% Mulai Berjalan 2022

Ilustrasi.

ABUJA, DDTCNews – Berbagai negara di dunia telah menerapkan digitalisasi di hampir semua sistem pajaknya, tak terkecuali di Nigeria. Digitalisasi pajak di Nigeria akan diterapkan secara menyeluruh pada 2022.

Ketua Federal Inland Revenue Services (FIRS) Muhammad Nami menyampaikan otomatisasi seluruh sistem administrasi pajak yang diselenggarakan oleh otoritas dimulai tahun 2022 ini.

"Kami akan berusaha mencapai 100% otomatisasi untuk semua proses administrasi pajak. [Otomatisasi] akan memblokir adanya celah kebocoran pendapatan dan dapat merevolusi pendapatan di negara ini," ujar Nami, dikutip Jumat (21/01/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Berbarengan dengan digitalisasi administrasi pajak, FIRS juga mulai menerapkan pajak atas transaksi ekonomi digital pada tahun ini. Otoritas meyakini revisi terhadap peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) akan mendukung implementasi pemajakan atas berbagai transaksi digital.

Namun, bagaimanapun Nami berharap seluruh stakeholders lainnya dapat membantu tercapainya tujuan FIRS tahun ini. Baik wajib pajak, konsultan pajak, maupun badan penagihan pajak lainnya diharapkan dapat menjadi mitra FIRS dalam mengejar target penerimaan.

“Kami mengharapkan kerjasama Anda dalam hal ini. Adanya revisi pada peraturan dalam Undang-undang Keuangan menjadikan setiap orang yang tidak memberikan partisipasi dalam sistem teknologi informasi akan mendapat sanksi hukum," tambahnya, dilansir The Cable. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN