Marak Faktur Pajak Fiktif, Pemerintah Godok Aturan Baru

NEW DELHI, DDTCNews – Anggota Komite Pajak Barang dan Jasa India atau Goods and Services Tax (GST) Council akan mengeluarkan kebijakan baru guna menangkal maraknya faktur pajak palsu di negara tersebut.

Saat ini, Pemerintah India tengah menggodok sejumlah ketentuan untuk memperketat mekanisme registrasi pemungut GST atau PPN, serta mengubah beberapa klausul pada ketentuan PPN guna menangkal praktik kecurangan ini.

"Bakal ada klausul-klausul baru untuk memperketat registrasi pemungut PPN dan klausul yang mempermudah penangguhan dan pembatalan penetapan pemungut PPN," sebut seorang pejabat Kemenkeu India dikutip dari indiatimes.com, Jumat (20/11/2020).

Selain itu, Pemerintah India juga akan memanfaatkan analisis data guna mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan kecurangan. Identifikasi berbasis data akan ditindaklanjuti dengan penangguhan penetapan pemungut PPN dan pemeriksaan fisik oleh petugas pajak.

Pejabat Kementerian Keuangan mengatakan wajib pajak yang tidak tercatat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan akan diperiksa oleh petugas pajak sebelum dapat ditetapkan kembali untuk memungut PPN dari konsumen.

Berdasarkan catatan Ditjen Intelejen GST India, pemerintah sudah menangkap 30 oknum penerbit faktur pajak palsu dan telah mengidentifikasi 1.282 entitas bisnis yang diduga menerbitkan faktur pajak palsu.

Jenis penyerahan barang yang banyak dimanfaatkan untuk penerbitan faktur pajak palsu antara lain besi dan baja, tembaga, plastik, produk susu, produk elektronik, kulit, tekstil, bahan-bahan kimia, perangkat lunak, limbah kertas, hingga limbah kertas.

Selain itu, lanjut pemerintah, jenis-jenis penyerahan jasa yang banyak dimanfaatkan untuk penerbitan faktur pajak palsu antara lain pemberian jasa konstruksi, periklanan, dan jasa-jasa terkait dengan pengalihdayaan tenaga kerja. (rig)