KOTA TARAKAN

Mangkir Bayar Pajak, Aset Rumah Makan Bakal Disita

Redaksi DDTCNews | Jumat, 26 Januari 2018 | 17:12 WIB
Mangkir Bayar Pajak, Aset Rumah Makan Bakal Disita

TARAKAN, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan Kalimantan Utara akan menyita barang-barang yang berada di tempat usaha rumah makan jika pemiliknya tidak menyetor pajak restoran sebesar 10%. Hal itu sebagai upaya Pemkot Tarakan dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 sebesar Rp140 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tarakan Maryam mengatakan penyitaan barang-barang tersebut diawali dengan pemberian imbauan berupa maksimal 3 kali surat peringatan yang dikirimkan kepada pengelola atau pemilik rumah makan.

“Kami terlebih dulu mengirim surat peringatan kepada pemilik atau pengelolanya sebelum menyita barang-barang. Tapi jika mereka tidak mengindahkan surat peringatan itu maka barang-barang tersebut akan segera kami sita,” ujarnya di Tarakan, Selasa (23/1).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Dia mengakui proses penyitaan barang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Kemudian barang hasil sitaan itu akan dilelang dan hasilnya akan disetor ke kas daerah sebagai PAD Kota Tarakan.

Perlakuan tegas itu dikarenakan kontribusi pajak rumah makan terhadap PAD sangatlah besar, maka BPPRD Kota Tarakan menggenjot PAD melalui pengetatan pengawasan yang salah satunya berupa tagihan (bill), laporan masyarakat sebagai konsumen, pemberian sticker di rumah makan, hingga penyitaan barang-barang.

Bill itu berfungsi sebagai alat kontrol asyarakat kepada Pemkot tarakan, sehingga pengawasan langsung di lapangan juga dibutuhkan untuk memastikan pajak yang dibayar pengusaha rumah makan,” katanya seperti dilansir kaltara.prokal.co.

Baca Juga:
Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selain itu, pemberian stiker sebagai bentuk kepatuhan rumah makan terhadap aturan pajak yang berlaku. “Jika rumah makan itu tidak patuh aturan, maka akan ditempel stiker bertuliskan ‘rumah makan tidak taat pajak’,” tuturnya.

Maryati pun menyatakan BPPRD Kota Tarakan juga akan melakukan penempelan stiker di depan kasir setiap rumah makan sebagai bentuk informasi adanya pungutan pajak sebesar 10% yang akan dikumpulkan sebagai PAD.(Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan