IBU KOTA NUSANTARA

Lebih dari 3.000 ASN Direncanakan Pindah dan Kerja di IKN Mulai 2024

Muhamad Wildan | Minggu, 17 Desember 2023 | 17:33 WIB
Lebih dari 3.000 ASN Direncanakan Pindah dan Kerja di IKN Mulai 2024

Ilustrasi. Suasana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

JAKARTA, DDTCNews - Sebanyak 3.246 aparatur sipil negara (ASN) akan berpindah dan bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun depan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan 3.246 ASN tersebut dilakukan secara bertahap mulai Juli hingga November 2024.

"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 kementerian/lembaga (K/L). Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Anas, dikutip pada Minggu (17/12/2023).

Baca Juga:
Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Anas pun meminta setiap K/L untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan. Pemindahan SDM tersebut berdasarkan pada kompetensinya masing-masing.

Anas mengatakan ASN yang berpindah dan bekerja di IKN akan mendapatkan tunjangan khusus. Sesuai dengan PP 7/1977, tunjangan lain dapat diberikan kepada ASN tertentu sepanjang terdapat alasan kuat untuk memberikan tunjangan tersebut. Tunjangan lain diatur berdasarkan perpres.

"Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, tahapan, dan masa pemberlakuan akan dibahas dengan Kemenkeu. Semoga ini menjadi penguatan minat ASN untuk berada dan tinggal di IKN, melengkapi lingkungan yang bersih, udara dan sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik," kata Anas.

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Adapun tahapan pemindahan ibu kota negara ke IKN dilaksanakan dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Fase kedua (2025-2029) merupakan pengembangan shared office di IKN.

Fase ketiga (2030-2039) adalah pengembangan agile government. Fase keempat (2035-2039) merupakan pembangunan kota cerdas industri 4.0. fase kelima (2040-2045) adalah pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI).

“Fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini ialah pada masa jangka pendek di fase pertama tahun 2022-2024 yang fokus terhadap perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital," ujar Anas. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:00 WIB DITJEN BEA DAN CUKAI

Jelang Natal, Bea Cukai Tegaskan Pegawai Tidak Boleh Terima Parsel

BERITA PILIHAN
Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Senin, 13 Januari 2025 | 18:30 WIB ASET KRIPTO

Langkah Lanjutan Setelah Pengawasan Aset Kripto Berpindah ke OJK

Senin, 13 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beberapa PMK Soal DPP Nilai Lain akan Direvisi Secara Omnibus

Senin, 13 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 115/2024

Aturan Baru Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Download di Sini!

Senin, 13 Januari 2025 | 17:15 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Registrasi dan Pembuatan Faktur Diperbaiki, Ini Keterangan DJP

Senin, 13 Januari 2025 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Pembuatan Faktur di Coretax Masih Terkendala, Ini Kata Apindo

Senin, 13 Januari 2025 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Gagal Upload Faktur dan Dapat Notifikasi Saved Invalid, Ini Solusinya

Senin, 13 Januari 2025 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Pbk atas Pembayaran Pajak Sebelum 2025 Bisa Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Ingat! e-Registration Tak Lagi Bisa Diakses, Daftar NPWP Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC