APARATUR SIPIL NEGARA

Layanan Mutasi ASN Antardaerah Diresmikan, Begini Pesan Mendagri Tito

Redaksi DDTCNews | Selasa, 27 April 2021 | 15:06 WIB
Layanan Mutasi ASN Antardaerah Diresmikan, Begini Pesan Mendagri Tito

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan layanan mutasi aparatur sipil negara (ASN) antarpemerintah daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Layanan Mutasi Antardaerah (Simudah).

Mendagri Tito Karnavian mengatakan Simudah merupakan salah satu inovasi untuk memudahkan perpindahan tempat tugas ASN. Aplikasi ini juga dibekali sistem yang mumpuni dalam menyajikan informasi yang lengkap terhadap proses mutasi ASN antardaerah.

Salah satu keunggulan Simudah adalah notifikasi proses pengajuan mutasi yang dapat diakses melalui WhatsApp. Proses mutasi juga bisa dipantau melalui mesin anjungan Simudah yang akan ditempatkan di kantor masing-masing pemda.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

"Dengan notifikasi via WA dan Mesin Anjungan Simudah, mereka tidak perlu galau dan tidak perlu menghubungi atau jauh-jauh dari daerah mendatangi pegawai kita di Kemendagri untuk mengetahui informasi proses mutasinya di Kemendagri," katanya, Selasa (27/4/2021).

Tito berharap hadirnya aplikasi Simudah meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga memastikan mekanisme mutasi tempat tugas ASN dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Dia menjabarkan sistem Simudah bergerak dalam berbagai proses bisnis. Pada Kemendagri sebagai sarana penerbitan SK Mutasi. Simudah juga mengakomodasi mekanisme persetujuan pindah pada level pemda dan penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) mutasi di BKN.

Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

"Kami yakin mitra strategis kami, BKN dan pemda akan saling mendukung dan memberikan kemudahan layanan yang terpercaya dalam proses mutasi PNS antardaerah ini. Apakah dalam hal penerbitan Pertek-nya di BKN, atau proses persetujuan pindahnya di Pemda," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik memastikan sistem keamanan aplikasi Simudah dapat diandalkan untuk mencegah penyalahgunaan. Menurutnya, surat keputusan (SK) mutasi ASN hanya bisa dicetak oleh pegawai yang mengajukan permohonan mutasi.

Terdapat dua sistem keamanan untuk memastikan SK mutasi hanya bisa diakses oleh pegawai yang bersangkutan. Pertama, sistem keamanan dengan login melalui aplikasi Simudah. Kedua, sistem keamanan dengan model pengenalan wajah atau face recognition sebelum cetak SK mutasi.

"Khusus untuk cetak SK mutasi, tidak semua orang pakai Simudah ini. Pencetakan SK mutasi hanya dapat dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan akses log in, akses berbasis pengenal wajah yang disuplai dari database kependudukan," tutur Akmal. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:00 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan K/L dan Pemda untuk Optimalkan Aset Negara

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN