BELGIA

Lawan Penghindaran Pajak, Komisi Eropa Kumpulkan Ahli

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 02 Oktober 2021 | 10:00 WIB
Lawan Penghindaran Pajak, Komisi Eropa Kumpulkan Ahli

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menggelar acara daring yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Agendanya, pembahasan tentang tantangan penghindaran pajak global.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan acara yang dimulai pada akhir September itu mempertemukan akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya tentang tantangan penghindaran pajak global. Acara tersebut diharapkan menemukan cara mengatasi masalah dalam perpajakan internasional.

"Meminta perusahaan besar untuk membayar jumlah pajak yang tepat bukan hanya masalah keuangan publik, tetapi di atas semua itu adalah tentang menjawab pertanyaan dasar tentang keadilan," katanya dikutip pada Senin (27/9/2021).

Baca Juga:
Paradoks Artificial Intelligence dalam Konteks Penghindaran Pajak

Von der Leyen memaparkan para ahli dalam bidang perpajakan seantero Eropa mengulas praktik pajak global yang tidak adil. Hasil pembahasan tersebut menjadi basis Komisi Eropa merumuskan kebijakan berdasarkan pengetahuan para ahli.

Hal senada diungkapkan Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni. Menurutnya, Komisi Eropa membutuhkan basis data yang relevan dalam merumuskan kebijakan menangkal praktik penghindaran pajak.

Hal tersebut bisa didapatkan dalam pertemuan yang mulai digelar pada Senin (27/9/2021). Dia menyampaikan landasan utama Komisi Eropa dalam merumuskan kebijakan adalah berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Baca Juga:
Indonesia Sudah Punya GAAR, Apa Kelebihan dan Kekurangannya?

Kemudian mengedepankan transparansi dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Hal tersebut bisa didapatkan Komisi Eropa melalui pertemuan kali ini dengan banyaknya pakar pajak yang berkumpul.

"Konferensi ini akan berkontribusi untuk itu dengan menyatukan beberapa pemikir paling cerdas di Eropa dan sekitarnya," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Kamis, 03 Oktober 2024 | 18:13 WIB INTERNATIONAL TAX CONFERENCE 2024

DJP: Implementasi Pilar 1 Butuh Komitmen AS dan China

Kamis, 03 Oktober 2024 | 16:11 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

RI Kaji Semua Opsi Insentif Pajak untuk Respons Pajak Minimum Global

Kamis, 03 Oktober 2024 | 14:35 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsekuensi Pilar 2, Indonesia Rancang Desain Baru Insentif Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja