KEBIJAKAN PEMERINTAH

Larangan Warga Asing Masuk ke Indonesia Diperpanjang Hingga 2 Pekan

Dian Kurniati | Senin, 11 Januari 2021 | 13:14 WIB
Larangan Warga Asing Masuk ke Indonesia Diperpanjang Hingga 2 Pekan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang jangka waktu larangan bagi warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia selama dua pekan ke depan guna mencegah penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku sampai dengan 28 Januari 2021 dari rencana awal berakhir pada 14 Januari 2021. Adapun, keputusan tersebut disampaikan presiden dalam ratas.

"Tadi Bapak Presiden menyetujui untuk pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang, sekarang 1 sampai dengan 14 [Januari 2021] diperpanjang 2 kali 7 hari, jadi tentu 14 hari lagi diberlakukan," katanya melalui konferensi video, Senin (11/1/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pemerintah, sambung Airlangga, mencatat kasus aktif Covid-19 masih terus bertambah hingga saat ini. Pemerintah bahkan memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 11-25 Januari 2021 untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya menyatakan larangan sementara WNA masuk ke Indonesia mempertimbangkan munculnya varian baru dari Covid-19 di Inggris. Kebijakan pelarangan tersebut diatur dalam surat edaran Satgas Penanganan Covid-19.

Meski demikian, pemerintah membuat pengecualian bagi pejabat negara lain setingkat menteri yang memenuhi undangan resmi dari Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selain itu, pemerintah juga tetap mengizinkan WNI dari luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia. Mereka diwajibkan membawa hasil tes PCR negatif dan menjalani karantina di tempat yang telah disediakan pemerintah selama 5 hari.

"Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan," ujar Retno. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Januari 2021 | 16:23 WIB

dengan masih tingginya kasus aktif yang ada di indonesia larangan ini sangat bermanfaat. pemerintah juga harus membatasi kegiatan yang ada di dalam negeri dengan menutup tempat hiburan atau melakukan pembatasan yang ketat

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN