Laporan Berubah Jadi Bulanan, Dirjen Pajak: Untuk Evaluasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui PMK 86/2020 meminta wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dan diskon angsuran 30% PPh Pasal 25 melapor setiap bulan, dari sebelumnya tiap tiga bulan sekali (kuartalan).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pelaporan pemanfaatan insentif pada PMK 86/2020 dibuat lebih cepat dibandingkan PMK 44/2020. Menurutnya, pelaporan tersebut dibutuhkan DJP untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak yang diberikan wajib pajak di tengah pandemi virus Corona.

"Untuk pelaporannya dapat dilaporkan setiap bulan karena ini sangat diperlukan pada waktu kita melakukan evaluasi. Bagaimana pemanfaatan insentif ini dan efek insentif ini pada keberlangsungan perusahaan," katanya melalui konferensi video, Senin (20/7/2020).

Pada PMK 86/2020 disebutkan wajib pajak berkewajiban melaporkan realisasi pemanfaatan insentifnya setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Suryo mengatakan pelaporan pemanfaatan insentif setiap bulan tersebut sama seperti wajib pajak yang memperoleh insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final UMKM DTP. Menurutnya, wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP bahkan telah sejak awal wajib melapor setiap bulan.

Suryo menambahkan PMK 86/2020 telah memuat setidaknya empat perubahan, mengenai kemudahan wajib pajak mendapat insentif, perpanjangan pemberian insentif, perluasan subjek yang diberikan insentif, serta kemudahan evaluasi insentif yang diberikan.

Sesuai PMK 86/2020, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 431 bidang industri), pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor.

Kemudian, pengurangan 30% angsuran PPh Pasal 25 diberikan untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.013 bidang industri tertentu (sebelumnya hanya 846 bidang industri), perusahaan KITE. (kaw)