Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat hingga September 2020, sisa anggaran belanja dari kas negara maupun kas daerah mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mengejar realisasi belanja pada APBN dan APBD hingga akhir tahun. Menurutnya, penyerapan anggaran yang maksimal juga akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari tekanan Covid-19.
"APBN dan APBD pada kuartal IV ini ada lebih dari Rp1.200 triliun sendiri. Tergantung penyerapan dan penggunaannya karena dengan dana tersebut pemulihan bisa terjaga," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).
Sri Mulyani memerinci realisasi belanja APBN hingga September 2020 tercatat senilai Rp1.211 triliun dari target Rp1,975 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran Rp764 triliun yang harus terserap pada akhir tahun.
Sementara pada APBD, Sri Mulyani menyebut masih ada sisa anggaran Rp505 triliun yang harus diserap hingga akhir tahun. Dana tersebut berasal dari target 2020 senilai Rp1.080,71 triliun dikurangi realisasi belanja hingga akhir September 2020 senilai Rp575,45 triliun.
Sri Mulyani menambahkan penyerapan realisasi tersebut juga sangat tergantung pada seluruh kementerian/lembaga dan pemda dalam membelanjakan anggarannya. Menurutnya, pos belanja yang harus segera direalisasikan yakni terkait dengan penanganan kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.
Dia mengatakan tren belanja pemerintah, terutama untuk program pemulihan ekonomi nasional, sudah menunjukkan perbaikan pada kuartal III/2020. Dia berharap tren penyerapan yang positif itu dapat berlanjut pada kuartal akhir 2020.
"Belanja pemerintah sangat menentukan turn around dari perekonomian kita," ujar Sri Mulyani. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.