AMERIKA SERIKAT

Kongres AS Siapkan Skema Pajak Baru

Redaksi DDTCNews | Minggu, 25 Juni 2017 | 10:02 WIB
Kongres AS Siapkan Skema Pajak Baru

Presiden AS Donald Trump

WASHINGTON DC, DDTCNews – Di tengah ketidakpastiannya kebijakan reformasi pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump, kini Kongres Amerika Serikat (AS) berencana untuk menyiapkan aturan baru guna mengantisipasi penghindaran pajak dari korporasi AS.

Kongres AS mengatakan saat ini anggotanya dari Partai Republik tengah sedang menelaah opsi Undang-Undang dan aturan baru untuk mengantisipasi penghindaran pajak perusahaan AS yang dilakukan dengan cara menempatkan asetnya di negara dengan tarif pajak rendah.

“Keputusan tentang bagaimana menangani persoalan ini, termasuk dalam pembuatan Undang-Undang baru, berpeluang diumumkan sebelum Kongres AS memasuki masa reses dari 29 Juni-4 Juli 2017,” kata salah satu staf Kongres AS, (19/6).

Baca Juga:
Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Selain itu, saat ini Kongres AS juga sedang menelaah sistem yang digunakan perusahaan nasional dalam memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Pemeriksaan tersebut meliputi skema transfer pricing, penggerusan laba, dan inversi pajak.

“Kongres AS mensinyalir, aturan perpajakan Paman Sam saat ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengalihkan kekayaannya ke luar negeri. Hal itu disebabkan oleh tingginya tarif pajak penghasilan perusahaan di AS yang sebesar 35%,” katanya dikutip dari The Post.

Tanpa adanya tindakan efektif sebelum terbitnya reformasi perpajakan Trump, dikhawatirkan kekayaan perusahaan AS ke luar negeri akan terus berjalan dan semakin deras. Strategi untuk menghidari tarif pajak yang tinggi telah digunakan selama beberapa dekade oleh sejumlah raksasa asal AS, seperti Microsoft Corp, Apple Inc dan Amazon Inc.

Analis independen di AS memperkirakan bahwa pemerintah federal dapat kehilangan dana lebih dari US$100 miliar atau Rp1.328 triliun per tahun dari pendapatan pajak perusahaan AS, jika tarif pajak penghasilan korporasi dikurangi. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 30 Desember 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Partai Republik Minta Trump Setop Program Lapor SPT Gratis Era Biden

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Januari 2025 | 07:37 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Pengumuman! Harga Jual Eceran Rokok yang Baru Resmi Berlaku Hari Ini

Selasa, 31 Desember 2024 | 21:17 WIB CORETAX SYSTEM

Prabowo Luncurkan Coretax System, Diterapkan Mulai 1 Januari 2025

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Berlaku 2025, Barang-Barang Mewah Ini Bakal Dikenai PPN 12 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Paket Stimulus Tetap Diberikan

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut PMK soal PPN 12% untuk Barang Mewah Segera di-Upload

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah yang Kena PPnBM, Selain Itu Masih 11%

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo: Kenaikan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah yang Kena PPnBM

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:00 WIB ASET KRIPTO

Melonjak, Transaksi Aset Kripto Sepanjang 2024 Capai Rp556,53 Triliun

Selasa, 31 Desember 2024 | 17:30 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Cerita Penilai Pajak DJP, Juara III Lomba Menulis DDTCNews 2024