Presiden AS Donald Trump
WASHINGTON DC, DDTCNews – Di tengah ketidakpastiannya kebijakan reformasi pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump, kini Kongres Amerika Serikat (AS) berencana untuk menyiapkan aturan baru guna mengantisipasi penghindaran pajak dari korporasi AS.
Kongres AS mengatakan saat ini anggotanya dari Partai Republik tengah sedang menelaah opsi Undang-Undang dan aturan baru untuk mengantisipasi penghindaran pajak perusahaan AS yang dilakukan dengan cara menempatkan asetnya di negara dengan tarif pajak rendah.
“Keputusan tentang bagaimana menangani persoalan ini, termasuk dalam pembuatan Undang-Undang baru, berpeluang diumumkan sebelum Kongres AS memasuki masa reses dari 29 Juni-4 Juli 2017,” kata salah satu staf Kongres AS, (19/6).
Selain itu, saat ini Kongres AS juga sedang menelaah sistem yang digunakan perusahaan nasional dalam memindahkan kekayaannya ke luar negeri. Pemeriksaan tersebut meliputi skema transfer pricing, penggerusan laba, dan inversi pajak.
“Kongres AS mensinyalir, aturan perpajakan Paman Sam saat ini memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengalihkan kekayaannya ke luar negeri. Hal itu disebabkan oleh tingginya tarif pajak penghasilan perusahaan di AS yang sebesar 35%,” katanya dikutip dari The Post.
Tanpa adanya tindakan efektif sebelum terbitnya reformasi perpajakan Trump, dikhawatirkan kekayaan perusahaan AS ke luar negeri akan terus berjalan dan semakin deras. Strategi untuk menghidari tarif pajak yang tinggi telah digunakan selama beberapa dekade oleh sejumlah raksasa asal AS, seperti Microsoft Corp, Apple Inc dan Amazon Inc.
Analis independen di AS memperkirakan bahwa pemerintah federal dapat kehilangan dana lebih dari US$100 miliar atau Rp1.328 triliun per tahun dari pendapatan pajak perusahaan AS, jika tarif pajak penghasilan korporasi dikurangi. (Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.