Kepatuhan Rendah, KPK Minta Pejabat Setor LKHPN Sebelum 31 Maret 2021

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelenggara negara untuk tertib dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2020 dan paling lambat disampaikan pada 31 Maret 2021.

Plt. Jubir KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan surat edaran (SE) No.93/2021 sudah dirilis sebagai panduan penyelenggara negara menyampaikan LHKPN.

Oleh karena itu dia mengimbau seluruh pimpinan di instansi eksekutif, yudikatif, legislatif dan pimpinan BUMN dan BUMD agar segera menyampaikan LHKPN sebelum tenggat pada akhir Maret 2021.

"Seluruh wajib LHKPN untuk segera menyampaikan LHKPN tepat waktu melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," katanya dalam keterangan resmi dikutip Jumat (22/1/2021).

Ipi menyampaikan terdapat perbedaan mekanisme pelaporan LHKPN pada tahun ini. Hal tersebut berlaku karena terbitnya Peraturan KPK No.2/2020 yang mengatur perubahan tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN.

Karena itu, perubahan aturan diharapkan dapat diikuti oleh para penyelenggara negara. Beberapa perubahan terkait dengan tata cara penyampaian LHKPN antara lain salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan tidak perlu lagi disampaikan dalam dokumen pelaporan.

Selanjutnya, terdapat tambahan dokumen yang wajib dilampirkan dalam LHKPN tahun pelaporan 2020. Penyelenggara negara wajib menyampaikan 3 dokumen asli surat kuasa dalam lampiran 4 LHKPN atas nama penyelenggara negara, pasangan dan anak tanggungan berusia lebih dari 17 tahun.

Ketiga dokumen tersebut wajib dibubuhi tanda tangan di atas meterai dengan nilai Rp10.000. Selain itu, aturan baru terkait dengan tata cara penyampaian LHKPN pada tahun ini juga hanya mengenal satu macam tanda terima, yakni tanda terima lengkap.

Karena itu, KPK meminta pejabat negara perlu memastikan laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Lembaga antirasuah menetapkan jangka waktu maksimal 30 hari jika hasil verifikasi laporan harta dinyatakan tidak lengkap sejak laporan diterima.

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN," terangnya.

Berdasarkan data KPK pejabat yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya pada tahun ini sebanyak 378.553 orang. Sampai dengan 18 Januari 2021, baru 15,3% dari total pejabat negara yang sudah menyampaikan LHKPN.

Perincian tingkat kepatuhan menyampaikan laporan harta pada lembaga eksekutif sebesar 14,11%, yudikatif sebesar 45,88%, legislatif 5,99% dan BUMN/BUMD 13,99%. (Bsi)