Kemenkeu Sebut PMK Soal Perpanjangan Insentif Pajak Tengah Diundangkan

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan masih menyusun regulasi perpanjangan sejumlah insentif pajak untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum pemberian insentif tengah dalam proses pengundangan. Menurutnya, ketentuan tersebut akan segera dirilis dalam waktu dekat.

"Regulasinya dalam proses pengundangan. Tunggu beberapa hari ini ya," katanya, Jumat (27/1/2022).

Yon tak memerinci PMK yang sedang dipersiapkan tersebut. Menurutnya, ketentuan detail mengenai perpanjangan insentif akan termuat dalam PMK tersebut. Meski begitu, sinyal perpanjangan untuk beberapa jenis insentif pajak sempat disampaikan pemerintah.

"Untuk detailnya nanti tunggu regulasinya ya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk mobil dan PPN DTP untuk rumah pada 2022.

Pada PPnBM mobil DTP, skemanya akan berubah dari tahun lalu karena kini hanya menyasar mobil seharga Rp200 juta ke bawah dan Rp200-Rp250 juta.

Pada mobil seharga Rp200 juta ke bawah atau tipe low cost green car (LCGC), yang menurut PP 74/2021 dikenakan PPnBM 3%, diberikan insentif PPnBM DTP dengan besaran yang berbeda setiap kuartal. Pada kuartal I/2021, masyarakat membayar PPnBM 0%.

Kemudian, besaran pengurangan tarif PPnBM DTP akan turun menjadi 2% pada kuartal II/2022 dan hanya 1% pada kuartal III/2022.

Untuk mobil Rp200-Rp250 juta yang dikenakan pajak 15%, pemerintah memberikan diskon 50% yang diberikan hanya pada kuartal I/2022. Artinya, masyarakat hanya cukup membayar PPnBM sebesar 7,5%.

Memasuki kuartal II/2022, tidak ada diskon pajak yang diberikan sehingga PPnBM atas mobil harus dibayar penuh.

Kemudian, insentif PPN rumah DTP akan diperpanjang mulai dari Januari hingga Juni 2022. Besaran insentifnya juga berkurang separuh dari tahun lalu. Untuk rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, diskon PPN hanya diberikan 50%.

Untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, insentif PPN DTP yang diberikan hanya 25%.

Selain dua insentif tersebut, insentif PPh final UMKM DTP juga diperpanjang pada tahun ini. Insentif itu akan melengkapi stimulus lain yang diberikan pemerintah, seperti subsidi bunga UMKM, baik KUR maupun non-KUR, dan penjaminan kredit UMKM.

Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Khusus pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya dipakai untuk program padat karya; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; dukungan UMKM; penyertaan modal negara; kawasan industri; serta insentif perpajakan. (rig)