KEBIJAKAN CUKAI

Kemenkes Godok Aturan Tembakau-Rokok Elektrik, Cukai Jadi Pertimbangan

Dian Kurniati | Sabtu, 07 September 2024 | 09:00 WIB
Kemenkes Godok Aturan Tembakau-Rokok Elektrik, Cukai Jadi Pertimbangan

Pekerja mengemas tembakau dalam keranjang di gudang tembakau perwakilan pabrikan rokok, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (4/9/2024). Sejumlah pabrik rokok besar membeli tembakau Temanggung dengan harga berkisar Rp50.000 - Rp75.000 per kilogram untuk grade C dan D. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Kesehatan menyatakan bakal menyusun rancangan permenkes mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik secara hati-hati.

Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Hukum Kesehatan Sundoyo mengatakan Kemenkes tengah melaksanakan konsultasi publik untuk memastikan rancangan permenkes tersebut mengakomodasi masyarakat masyarakat. Selain itu, Kemenkes juga terus melakukan harmonisasi terhadap peraturan lain yang terkait, termasuk soal cukai hasil tembakau yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

"Nanti kami akan mencoba untuk mencermati ulang apakah draf yang saat ini ada terjadi tumpang tindih dengan peraturan-peraturan bidang bea cukai di Kementerian Keuangan," katanya dalam kegiatan konsultasi publik rancangan permenkes, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Baca Juga:
Kebijakan Cukai Rokok dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Dalam konsultasi publik rancangan permenkes mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, terdapat beberapa peserta yang menyoroti ketentuan mengenai pelekatan pita cukai pada produk hasil tembakau. Misal, pelekatan pita cukai yang tidak boleh menutupi gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk sebagaimana diatur dalam PP 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketentuan soal ini telah termuat dalam rancangan permenkes. Pasal 9 rancangan peraturan ini menyatakan peringatan kesehatan tidak boleh tertutup oleh apapun termasuk pita cukai rokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan harus dapat terbaca dengan jelas.

Dalam hal kemasan produk tembakau dan rokok elektronik terdapat pembungkus yang tidak transparan sehingga Peringatan Kesehatan tidak dapat terbaca dengan jelas, maka peringatan kesehatan harus dicetak pada pembungkus.

Baca Juga:
Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Gandeng Pemda

Setelahnya, peserta konsultasi publik juga menyinggung keharusan pelekatan pita cukai sedemikian rupa sehingga apabila kemasannya dibuka, pita cukai yang melekat akan rusak. Pengaturan soal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PMK 67/2018 s.t.d.t.d PMK 217/2021.

Sayangnya, ketentuan ini belum tertuang dalam rancangan permenkes. Selain itu dalam gambar contoh desain standar kemasan produk hasil tembakau yang ditampilkan Kemenkes, juga tidak semua dilekati pita cukai yang mudah rusak ketika dibuka. Misal, pada kemasan untuk jenis tembakau iris.

Rancangan permenkes mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik ini disusun sebagai peraturan pelaksana PP Kesehatan. Permenkes ini salah satunya bakal mengatur lebih detail mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang harus dicantumkan pada bagian depan dan belakang bungkus rokok masing-masing seluas 50%.

Dalam peraturan sebelumnya, luas gambar dan tulisan peringatan kesehatan hanya sebesar 40%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kebijakan Cukai Rokok dalam 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:00 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Bea Cukai Gandeng Pemda

Selasa, 15 Oktober 2024 | 19:00 WIB BEA CUKAI KUDUS

Kejar-kejaran di Pantura, Bea Cukai Cegat Mobil Pembawa Rokok Ilegal

Rabu, 02 Oktober 2024 | 19:00 WIB BEA CUKAI SEMARANG

Setop Truk di Gerbang Tol, Bea Cukai Amankan Rokok Tanpa Pita Cukai

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja