KOTA PALANGKARAYA

Kejari Pertanyakan Pajak Sarang Burung Walet

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Desember 2016 | 10:07 WIB
Kejari Pertanyakan Pajak Sarang Burung Walet

PALANGKARAYA, DDTCNews – Keberadaan gedung sarang burung walet terus menuai kontroversi, lantaran pungutan sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Hal ini karena pemerintah telah memungut pajak pada usaha yang tidak memiliki izin.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangkaraya, Abdul Rahman mengatakan setiap pungutan harus memiliki aturannya yang jelas, apakah bisa diterapkan pada usaha tak berizin. Kalau tidak jelas maka dapat dikategorikansebagai pungutan liar (Pungli).

“Kita akan pelajari proses pungutan pajak sarang burung walet ini. Apabila ada pelanggaran dalam pungutan, maka dapat dihentikan usahanya dan akan diproses hukum.” ujarnya saat ditemui, Kamis (8/12).

Baca Juga:
Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet Untung P Nandjan mengatakan selama ini pihaknya mengalami hambatan dalam proses pembuatan izin usaha sarang burung walet, khususnya dalam syarat pembuatan izin.

“Padahal selama ini kami berupaya agar keberadaan gedung walet yang kami miliki ini dapat mengantongi izin usaha,” ujar Untung seperti dikutip dalam prokal.co.

Pada prinsipnya, izin usaha walet akan diterima apabila para pengusaha memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Perda Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Baca Juga:
Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

“Dulu, sebelum perda tersebut ada. Kami sudah meminta dan memberikan solusi seperti pemutihan atau dibantu untuk pengurusan izin agar berjalan lancar,” tambahnya.

Pasalnya, dalam mengurus izin usaha sarang burung walet tidaklah mudah. Karena pihaknya harus menyambangi sejumlah dinas teknis.

“Meskipun tidak memiliki izin, kami membayar pajak kepada Dispenda. Memang ada beberapa yang tidak mau membayar pajak lantaran tidak memiliki izin usaha,” tuturnya. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DEN: Kebijakan Bea Masuk Trump Jadi Peluang Investasi Bagi Indonesia

Jumat, 07 Februari 2025 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Ditjen Pajak Masih Terima 57.540 SPT Tahunan 2024 secara Manual

Jumat, 07 Februari 2025 | 11:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Role Akses pada Coretax DJP

Jumat, 07 Februari 2025 | 10:45 WIB PMK 13/2025

Lagi! Pemerintah Sediakan Insentif PPN untuk Rumah Tapak dan Rusun