Kawal Anggaran Covid-019 dan Pemulihan Ekonomi, Ini Masukan BPKP

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pandemi berdampak luas terhadap pengelolaan keuangan negara tahun ini. Untuk itu, anggaran pemerintah harus dikawal oleh banyak pihak agar tepat sasaran.

"Saat ini harus ada kesamaan sense of crisis untuk penanganan Covid-19. Diharapkan seluruh pihak bergerak dengan harmonis dalam mengawal akuntabilitas,” katanya dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2020, Senin (15/6/2020).

Yusuf menyebutkan gelontoran belanja pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi mencapai Rp667 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan sehingga memerlukan akuntabilitas yang kuat.

Dengan anggaran sebesar itu, lanjutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti BPKP dan inspektorat di masing-masing kementerian/lembaga tidak cukup untuk mengawal dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan belanja Covid-19 tersebut.

“Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi harus dilakukan banyak pihak untuk mengawal pelaksanaan anggaran penanggulangan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” tutur Yusuf.

Dia juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut berperan aktif dalam kolaborasi dan sinergi bersama APIP intern pemerintah, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rig)