JERMAN

Kasus Restitusi Bodong Cum-Ex Kembali Diinvestigasi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 April 2019 | 17:02 WIB
Kasus Restitusi Bodong Cum-Ex Kembali Diinvestigasi

Ilustrasi. (foto: dw.com)

FRANKFURT, DDTCNews – Jaksa penuntut Jerman kembali menyelidiki sejumlah kantor dan rumah pribadi atas tuduhan restitusi saham bodong yang dilakukan secara besar-besaran selama lebih dari satu dekade.

Skema yang akrab disebut transaksi cum-ex ini memungkinkan penggunanya meminjamkan saham antara satu dan yang lainnya sehingga bisa mendapatkan restitusi pajak. Padahal, orang-orang tersebut tidak membayar pajak sama sekali.

Seorang Jaksa Frankfurt menyebut 170 petugas telah menggerebek 19 wilayah di negara bagian Hessen, Lower Saxony, Baden-Württemberg, dan Bavaria untuk menyelidiki kasus tersebut. Secara total, otoritas Jerman melakukan 10 investigasi terpisah dalam skema cum-ex.

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

“Perubahan kepemilikan yang kompleks memungkinkan mereka mengklaim pengembalian pajak berkali-kali. Setelah ditemukan, kami menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya skema tersebut,” demikian informasi yang dikutip dari The Local Deutsche, Jumat (12/4/2019).

Otoritas Jerman telah memvonis mantan karyawan bank swasta J. Safra Sarasin AG Volker S. karena memberikan informasi tentang skema penghindaran pajak. Pengadilan memutuskan Volker S. mendapatkan hukuman 13 bulan penjara dan denda 18.028 euro (Rp287,78 juta).

Kolega Volker, yakni Bernhard V. dan Eckart Seith diputus bersalah atas pelanggaran yang lebih kecil dari Undang-Undang Perbankan Swiss dalam kasus tersebut, tetapi membebaskan kedua pria itu dari 4 tuduhan lainnya.

Baca Juga:
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Seith diganjar denda sebanyak 146.378 euro (Rp2,33 miliar) dan Bernhard V. diganjar denda sebanyak 114.565 euro (Rp1,82 miliar). Namun, Hakim Aeppli tidak mengganjar kedua orang ini dengan sanksi penjara.

Pengacara Hanno Berger, dalang penipuan, hingga saat ini menunggu persidangan bersama dengan 5 mantan karyawan Hypovereinsbank. Namun, Hypovereinsbank sepakat membayar 113 juta euro (Rp1,8 triliun) kepada otoritas pajak Jerman dan denda 5 juta euro (Rp79,87 miliar).

Sejak 2012, jaksa Frankfurt telah melakukan 10 investigasi berdasarkan jenis penipuan serupa yang menggerus 815 juta euro (Rp13,01 triliun) pajak. Otoritas berhasil memulihkan lebih dari separuh nilai pajak tersebut.

Skema cum-ex telah menggerus penerimaan negara sedikitnya 7,2 miliar euro (Rp114,95 triliun) di Jerman, 1,7 miliar euro (Rp27,13 triliun) di Denmark dan 201 juta euro (Rp3,2 triliun) di Belgia sejak 2001.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?