PROVINSI SUMATERA UTARA

Kasus Korupsi Pajak PBB Mencuat, Dua Kepala Daerah Ini Disidik

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 Oktober 2020 | 10:49 WIB
Kasus Korupsi Pajak PBB Mencuat, Dua Kepala Daerah Ini Disidik

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEDAN, DDTCNews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tengah memproses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga melibatkan dua kepala daerah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rony Samtana mengatakan dua kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) dan bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel).

“Kami sedang mengintensifkan dan memantapkan proses penyidikan untuk dua kepala daerah, yakni Bupati Labura dan Labusel,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana di Medan, dikutip Kamis (22/10/2020).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Rony menegaskan kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel saat ini sudah dalam tahap penyidikan. Dalam hal tersebut, Polda Sumatera Utara juga sudah menetapkan sejumlah tersangka.

“Penanganan kasusnya masih berjalan. Kami sedang memantapkan dan mengintensifkan proses penyidikan untuk status tersangka lainnya,” ujarnya seperti dilansir faseberita.id.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan lima tersangka dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel. Kelimanya adalah MH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Labusel dan SL Kabid Pendapatan periode 2016.

Baca Juga:
Rumah dengan NJOP hingga Rp120 Juta di Kota Ini Dibebaskan dari PBB

Kemudian dari Kabupaten Labura, masing-masing AFL selaku Kepala DPKD Labura periode 2013, FID selaku Kepala DPredKD periode 2014, dan AP selaku Kabid Pendapatan periode 2013, 2014, dan 2015.

Rony menambahkan Polda telah mendapatkan data kerugian negara yang disebabkan penyelewengan DBH PBB Labura dan Labusel. “Sudah kami temukan kerugian negara karena kasus itu. Doakan saja semoga kasus ini cepat selesai,” tutur Rony.

Dia juga tidak menamping kasus korupsi ini mengarah ke Bupati Labura dan Labusel. Meski begitu, secara proporsional, Polda Sumut akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti lanjut terlebih dahulu.

“Jadi tergantung perkembangan hasil penyelidikan dan pemeriksaan penyidik nantinya,” tegas Rony yang juga pernah menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP