PROVINSI SUMATERA UTARA

Kasus Korupsi Pajak PBB Mencuat, Dua Kepala Daerah Ini Disidik

Redaksi DDTCNews | Kamis, 22 Oktober 2020 | 10:49 WIB
Kasus Korupsi Pajak PBB Mencuat, Dua Kepala Daerah Ini Disidik

Ilustrasi. (DDTCNews)

MEDAN, DDTCNews – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tengah memproses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga melibatkan dua kepala daerah.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rony Samtana mengatakan dua kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) dan bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel).

“Kami sedang mengintensifkan dan memantapkan proses penyidikan untuk dua kepala daerah, yakni Bupati Labura dan Labusel,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana di Medan, dikutip Kamis (22/10/2020).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Rony menegaskan kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel saat ini sudah dalam tahap penyidikan. Dalam hal tersebut, Polda Sumatera Utara juga sudah menetapkan sejumlah tersangka.

“Penanganan kasusnya masih berjalan. Kami sedang memantapkan dan mengintensifkan proses penyidikan untuk status tersangka lainnya,” ujarnya seperti dilansir faseberita.id.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan lima tersangka dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel. Kelimanya adalah MH selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Labusel dan SL Kabid Pendapatan periode 2016.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kemudian dari Kabupaten Labura, masing-masing AFL selaku Kepala DPKD Labura periode 2013, FID selaku Kepala DPredKD periode 2014, dan AP selaku Kabid Pendapatan periode 2013, 2014, dan 2015.

Rony menambahkan Polda telah mendapatkan data kerugian negara yang disebabkan penyelewengan DBH PBB Labura dan Labusel. “Sudah kami temukan kerugian negara karena kasus itu. Doakan saja semoga kasus ini cepat selesai,” tutur Rony.

Dia juga tidak menamping kasus korupsi ini mengarah ke Bupati Labura dan Labusel. Meski begitu, secara proporsional, Polda Sumut akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti lanjut terlebih dahulu.

“Jadi tergantung perkembangan hasil penyelidikan dan pemeriksaan penyidik nantinya,” tegas Rony yang juga pernah menjadi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar