Kasus Covid Melonjak Lagi, Pengusaha Restoran Minta Insentif

BANGKOK, DDTCNews - Pengusaha restoran Thailand yang tergabung dalam Restaurant and Goods Product Association (RGPA) meminta sejumlah insentif kepada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.

Presiden RGPA Pasinee Pitaknilpradap mengatakan para pengusaha restoran di Thailand sedang menghadapi tekanan berat akibat lonjakan kasus aktif Covid-19 di Thailand.

Dia menyebut insentif yang dibutuhkan pengusaha restoran misalnya dari sisi perpajakan. "Kami meminta pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan," katanya, dikutip Senin (10/5/2021).

Pasinee mengatakan pemerintah juga dapat memberikan insentif lain berupa pengurangan biaya listrik dan air serta memangkas iuran kepada Dana Jaminan Sosial (Social Security Fund/SSF) yang dibayarkan pemberi kerja.

Sementara untuk membantu pekerja, asosiasi meminta pemerintah memberikan kompensasi atas pendapatan yang hilang sebesar 50% dari gaji, serta memperpanjang periode pengurangan iuran SSF sebesar 2% dari gaji.

Selain insentif dan bantuan tersebut, lanjut Pesinee, hal paling penting yang dibutuhkan untuk memulihkan usaha restoran yakni pelonggaran ketentuan operasional. Menurutnya, kebijakan larangan makan di tempat telah memangkas pendapatan perusahaan lebih dari 50%.

Pasinee pun meminta Perdana Menteri mencabut larangan makan di tempat agar usaha restoran kembali pulih. Kunjungan masyarakat ke restoran telah menurun tajam setelah pemerintah memperluas pembatasan sosial dan menetapkan sejumlah wilayah dalam zona 'merah tua' sejak awal April.

Di wilayah berwarna merah tua, termasuk Bangkok, restoran hanya dapat dibuka untuk dibawa pulang sampai pukul 21.00. "Pembatasan telah merugikan pengusaha karena pendapatan menurun lebih dari 50% sehingga ratusan ribu karyawan ikut terpengaruh," ujarnya.

Pasinee menambahkan telah mengirim surat kepada Perdana Menteri agar memperhatikan sektor usaha restoran. Dia, seperti dilansir bangkokpost.com, mengharapkan ada bantuan stimulus dan pelonggaran ketentuan operasional restoran. (Bsi)