TAHUN POLITIK

Jusuf Kalla: Pemilu Tidak Membuat Ekonomi Sulit

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 Agustus 2018 | 17:32 WIB
Jusuf Kalla: Pemilu Tidak Membuat Ekonomi Sulit

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak terlalu merisaukan ekses negatif kontes politik 2019 pada kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, sepanjang kegiatan politik di era reformasi justru punya implikasi positif pada ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan dalam seminar bertajuk 'Waspada Ekonomi Indonesia Di Tahun Politik' pada Kamis (2/8). Menurutnya dalam riwayat tiga pemilu terakhir tidak mendistorsi iklim ekonomi nasional.

"Pada 2004 pertumbuhan ekonomi itu 5,1% dan itu tingkatkan ekonomi dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2009 agak turun tapi bukan karena pemilu, tapi karena ada krisis ekonomi global. Di tahun 2014 itu turun tapi capaiannya terus lebih baik untuk tahun selanjutnya," katanya.

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Hal ini menurutnya karena meningkatnya konsumsi untuk kepentingan politik praktis. Dengan demikian memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi.

"Bila dari pos konsumsi akan baik karena realitanya banyak partai dan calon belanja macam-macam. Jadi pemilu tidak membuat ekonomi sulit," terangnya.

Adapun yang perlu menjadi perhatian adalah terhambatnya ekspansi kegiatan investasi yang butuh kapitaliasi besar. Karena kontes politik lima tahunan terkait arah kebijakan pemerintahan yang terpilih nanti.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Namun, hal tersebut tidak berdiri sendiri. Khususnya untuk satu tahun ke depan, di mana ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat pasca kebijakan negara ekonomi besar seperi Amerika Serikat.

"Bidang investment akan banyak wait and see karena banyak analisa arah kebijakan kandidat dan itu banyak yang mempengaruhi baik dalam maupun luar negeri," tandas dia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar