KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Targetkan Rasio Kredit untuk UMKM Tembus 30% pada 2024

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Juli 2022 | 10:05 WIB
Jokowi Targetkan Rasio Kredit untuk UMKM Tembus 30% pada 2024

Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menkop UKM Teten Masduki dalam penyerahan NIB. (foto: BPMI)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok target rasio kredit perbankan bagi pelaku UMKM mencapai 30% pada 2024. Saat ini, rasio penyaluran kredit perbankan kepada UMKM masih sekitar 20%.

Guna mencapai target tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. Buka rendah yang ditawarkan diharapkan bisa membantu UMKM mengembangkan bisnisnya.

"Diminta oleh presiden kalau bisa kita mencapai 30% dari pendanaan untuk UMKM tercapai di perbankan di tahun 2024,” kata Erick, Jumat (15/7/2022).

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Secara umum, ujar Erick, pemerintah menyiapkan 3 jurus untuk membawa UMKM naik kelas. Pertama, mengejar angka legalitas usaha pelaku UMKM melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kedua, meningkatkan penyerapan KUR. Ketiga, membuka lebih lebar ruang kerja sama bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Kita akan menyambungkan data yang ada di PNM Mekaar, yang jumlahnya 12,7 juta nasabah ibu-ibu, pinjaman Rp1-4 juta. Lalu kita sambungkan juga data nasabah UMKM yang ada di bank bank-bank himbara, dan insyaallah kalau ini kita bisa gabungkan 1,5 juta menjadi 10 juta, bukan hal yang tidak mungkin,” ujar Erick.

Peningkatan penyaluran KUR ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan produktivitas usaha UMK dan membawanya menuju skala yang lebih besar dan tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Terkait dengan NIB, Kementerian Investasi sudah meluncurkan penyerahan NIB bagi pelaku UMKM di 20 kota di Indonesia. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM juga akan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk bisa masuk ke dalam platform digital.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan pemerintah menargetkan ada 30 juta pelaku UMKM yang masuk atau onboarding ke ekonomi digital. Catatan pemerintah, saat ini baru 19 juta UMKM yang sudah onboarding ke dalam ekonomi digital.

"Kita akan targetkan 11 juta. Kita sudah kerja sama dengan pelaku e-commerce, karena yang kita kejar sekarang mikro dan itu ada di secondary city. Saya kira (target akan) tercapai karena memang sekarang ada semangat di UMKM untuk go online, untuk masuk ke ekosistem digital karena omzet mereka menjadi lebih baik ketika mereka masuk ke online," kata Teten. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja