KEBIJAKAN PANGAN

Jokowi Siapkan Pendanaan untuk BUMN Pangan, Bukan Berbentuk PMN

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Juli 2023 | 18:25 WIB
Jokowi Siapkan Pendanaan untuk BUMN Pangan, Bukan Berbentuk PMN

Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, dan Seskab Pramono Anung berbincang sebelum Ratas Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/7/2023) pagi. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pengembangan badan usaha milik negara (BUMN) bidang pangan, yakni ID Food. ID Food, melalui Perum Bulog, nantinya akan membantu pemerintah melakukan serapan komoditas pangan pokok, seperti beras, jagung, dan kedelai.

Guna mendukung operasional BUMN bidang pangan, Jokowi lantas menyiapkan skema pendanaan yang tidak berwujud penyertaan modal negara (PMN) seperti selama ini berjalan. Kali ini, pendanannya berupa pinjaman dari perbankan pelat merah.

"Tidak diberikan seperti PMN, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman. Ada penjaminan dari Menkeu kemudian akan diberikan kepada [bank] Himbara. Himbara akan memberikan [pinjaman] kepada BUMN bidang pangan, pertama Bulog, salah satunya ID Food," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan pers, dikutip pada (10/7/2023).

Baca Juga:
Optimalkan Penerimaan, Pemkot Bidik PBJT Olahraga Permainan

Dalam kesempatan yang sama, Bapanas juga mendapat tugas dari presiden untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi El Nino. Selain itu, Jokowi juga meminta Bapanas bersama ID Food untuk meningkatkan produksi pangan serta hilirisasinya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah juga mulai memantau potensi inflasi akibat adanya fenomena El Nino. Inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food tercatat turun dari 3,74% pada April 2023 menjadi hanya sebesar 3,28% pada Mei 2023.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF), penurunan inflasi volatile food disokong oleh terkendalinya harga pangan berkat panen raya padi dan aneka cabai. Walau demikian, pemerintah memang harga pangan masih akan naik dalam waktu dekat menjelang Hari Raya Iduladha dan fenomena El Nino.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyampaikan komoditas komponen harga pangan bergejolak atau volatile food yang berpotensi mengalami kenaikan harga adalah beras dan produk-produk hortikultura. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA BATAM

Optimalkan Penerimaan, Pemkot Bidik PBJT Olahraga Permainan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tidak Bisa Hadir dalam Pemeriksaan, WP Bisa Ajukan Reschedule

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII