Jokowi Minta K/L dan Pemda Mulai Proses Lelang Bulan Depan, Ada Apa?

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 di Istana Negara.

Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah segera memulai proses lelang agar belanjanya bisa langsung terealisasi sejak Januari 2021. Menurutnya, percepatan realisasi belanja sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19 pada kuartal I/2021.

"Saya minta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, pemerintah daerah, terutama yang memiliki anggaran besar, lakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi pada kuartal I/2021," katanya, Rabu (25/11/2020).

Jokowi mengatakan belanja pada APBN 2021 senilai Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4% dibandingkan dengan pagu belanja dalam APBN tahun ini. Alokasi tersebut termasuk belanja untuk kementerian/lembaga senilai Rp1.032 triliun dan TKDD Rp795,5 triliun.

Jokowi berharap semua anggaran tersebut dapat dibelanjakan untuk menangani pandemi Covid-19 serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Dia menyebut beberapa belanja prioritas pada 2021 yakni untuk bidang kesehatan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.

Di bidang kesehatan, Jokowi meminta tetap memperhatikan penanganan Covid-19, terutama pada vaksinasi. Anggaran pun dapat digunakan untuk penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, serta penelitian dan pengembangan.

APBN 2021 juga tetap berfokus pada belanja perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan, serta memberikan dukungan kepada UMKM dan dunia usaha. Selain itu, reformasi struktural juga tetap harus berjalan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial.

Oleh karena itu, kementerian/lembaga yang membidangi belanja prioritas tersebut juga harus segera menggenjot belanjanya. Misalnya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pertahanan.

"Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada pada APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran 2021 bisa lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat tapi dengan tetap harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. (kaw)